Mamuju  

Pemprov Sulbar Perketat Pengawasan Distribusi, Minta Tambah Kuota BBM dan Siapkan Kapal Nelayan untuk Tingkatkan Produksi Ikan

Gubernur Suhardi Duka: Komitmen Jaga Inflasi di Bawah 2,5 Persen

MAMUJU, FMSnews.co.id. 10 Maret 2026 – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk menjaga inflasi tetap terkendali di bawah target 2,5 persen. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat high level meeting pengendalian inflasi yang diadakan di Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, pada hari Selasa (10/3).

Menurut Suhardi Duka, kinerja inflasi Sulbar pada bulan Februari 2026 menunjukkan perkembangan positif setelah masuk dalam kategori terendah secara bulanan di tingkat nasional. Namun demikian, secara tahunan inflasi daerah ini masih berada pada posisi menengah jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

“Pada prinsipnya untuk bulan Februari kita masuk kategori terendah, itu bagus. Tapi kalau dari tahun ke tahun kita masih cukup tinggi, berada di posisi tengah,” ujarnya dalam keterangan pers setelah rapat.

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulbar, terdapat beberapa komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi di wilayah tersebut. Di antaranya harga emas dan tarif listrik, yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah karena ditentukan oleh kebijakan nasional dan dinamika pasar global.

Baca Juga  Perkuat Sinergi Kemitraan, Kepala Biro Pemkesra Hadiri Rapat Kerja Umum Komisi 1 DPRD

“Emas dan tarif listrik itu bukan dalam kendali saya. Harga listrik ditentukan presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara harga emas mengikuti pergerakan pasar global yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi internasional,” jelas Gubernur.

Selain itu, komoditas ikan khususnya ikan cakalang dan ikan layang juga menjadi salah satu penyumbang tekanan inflasi akibat fluktuasi pasokan dan harga. Untuk mengatasi hal ini, Suhardi Duka telah menginstruksikan lima kabupaten pesisir di Sulbar, yaitu Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa, untuk menyusun rencana pengadaan kapal tangkap nelayan berteknologi baru pada tahun 2027, dengan tujuan meningkatkan produksi dan memastikan pasokan yang mencukupi bagi masyarakat.

Baca Juga  Seorang Karyawan PLTU Belang-Belang Mamuju Tewas Usai Tertimpa Longsor Batubara

“Pemicu berikutnya adalah ikan cakalang dan layang. Saya instruksikan supaya masing-masing kabupaten menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan tahun 2027, supaya pasokan bisa mencukupi dan harga dapat stabil,” ucapnya.

Sementara itu, komoditas bawang merah dan bawang putih telah menunjukkan kondisi yang relatif terkendali baik dari sisi harga maupun produksi, berkat kolaborasi dengan petani lokal dan pengelolaan gudang penyimpanan yang optimal. Di sisi lain, Pemprov Sulbar juga memperketat pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok, terutama menjelang momen Idulfitri 1447 H yang akan datang, untuk mencegah terjadinya kekurangan pasokan dan kenaikan harga yang tidak wajar.

“Kita pastikan distribusi dipantau secara menyeluruh dan seluruh sarana pendukung sudah disiapkan. Jika terjadi gangguan yang menyebabkan putusnya distribusi, saya menetapkan batas waktu enam jam untuk menyelesaikannya. Bila melebihi batas waktu tersebut, akan dikenakan sanksi berupa potongan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) bagi pejabat yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Baca Juga  Di Kecamatan Kalukku Sutinah Ajak Warga Perkuat Ketahanan Pangan

Selain memperkuat pengawasan distribusi, Pemprov Sulbar juga telah mengajukan permohonan penambahan kuota dan kapasitas pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta perusahaan pelaksana usaha migas. Hal ini dilakukan karena jatah yang saat ini diberikan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah tersebut, terutama untuk keperluan transportasi dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita minta Sulawesi Barat ditambah kapasitas dan jumlah BBM-nya karena dari jatah yang diberikan masih belum cukup dengan pemakaian yang ada. Kekurangan BBM dapat berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat biaya transportasi yang meningkat,” pungkas Suhardi Duka.

Dengan serangkaian langkah strategis yang telah dan akan dijalankan, Pemprov Sulbar sangat optimistis dapat menjaga inflasi di bawah target 2,5 persen sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan bersama pemerintah pusat. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-7063190161419447, DIRECT, f08c47fec0942fa0