MAMUJU – FMSnews.co.id, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, di Rumah Jabatan Gubernur, Senin malam (27/4/2026). Kedua tokoh ini bertukar pikiran mengenai kondisi sosial, stabilitas keamanan, hingga capaian ekonomi daerah dalam suasana yang hangat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar Junda Maulana, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim ahli gubernur.
Dalam kesempatannya, Suhardi Duka memaparkan bahwa situasi di Sulbar saat ini sangat kondusif. Daerah yang dihuni oleh beragam suku dan agama ini mampu menjaga kerukunan sebagai modal utama pembangunan.
“Sulbar ini dihuni berbagai suku, meskipun yang terbesar adalah suku Mandar. Semua agama juga ada, dengan mayoritas Muslim. Secara umum, stabilitas politik dan keamanan di daerah ini cukup baik dan aman,” ujar Suhardi Duka.
Dari sisi pembangunan ekonomi, Gubernur melaporkan sejumlah indikator yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat mencapai 5,76 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di kisaran 10 persen dan angka pengangguran terbuka hanya sekitar 3 persen, atau di bawah rata-rata nasional.
“Struktur ekonomi kita masih ditopang oleh sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar, disusul industri pengolahan. Komoditas seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras menjadi penggerak utama. Bahkan, ketahanan pangan kita sudah mencapai swasembada,” tambahnya.
Suhardi Duka berharap kunjungan Wamen HAM ini dapat menjadi awal dari sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan. Ia mengakui bahwa ini adalah kunjungan pertamanya ke tanah Mandar.
“Terima kasih atas jamuan malam ini, Pak Gubernur. Besok kami akan melaksanakan agenda utama terkait penguatan penilaian kepatuhan HAM, khususnya bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ungkap Mugiyanto.
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tanggung jawab besar untuk mengimplementasikan agenda nasional. Salah satu fokusnya adalah mendorong pemahaman bahwa HAM tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat.
