Majene – Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama Kepala Sekolah SMAN 2 Majene terus menjadi sorotan publik. Perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap kasus ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial jika tidak segera ditangani dengan tuntas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Immawati PC IMM Majene, Darmina, mendesak Kepolisian Resor (Polres) Majene untuk mempercepat proses pengusutan dan memberikan kejelasan hukum. Menurutnya, kepastian hukum adalah kunci untuk menghentikan spekulasi dan opini liar yang berkembang di masyarakat.
“Kepolisian Resor Majene diharapkan dapat mempercepat proses pengusutan agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Tanpa kepastian hukum, yang dirugikan bukan hanya terlapor, tapi juga pihak korban, keluarga, bahkan institusi pendidikan,” tegas Darmina, Jumat (12/9).
Darmina menjelaskan, dalam kasus sensitif seperti dugaan kekerasan seksual, keterlambatan aparat justru dapat memunculkan stigma sosial yang sulit dihapus. Secara psikologis dan sosiologis, kata dia, kondisi yang menggantung tanpa kejelasan membuat baik terduga pelaku maupun korban sama-sama rentan mendapat tekanan.
Menurutnya, bagi terlapor, meskipun statusnya masih sebatas dugaan, namun sudah berisiko mengalami penghakiman sosial, penurunan reputasi, hingga tekanan psikologis yang berat. Fenomena ini dikenal dengan istilah labelling effect, yaitu ketika seseorang diberi cap negatif sehingga mengalami diskriminasi sosial meski belum terbukti bersalah.
“Bahkan jika nanti terbukti tidak bersalah, proses pemulihan nama baik tidaklah mudah. Stigma sosial biasanya jauh lebih sulit dihapus dibanding sekadar putusan hukum,” tambahnya.
Sementara itu, bagi pihak korban, Darmina menilai lambannya proses hukum juga sangat merugikan. Keadaan yang tidak pasti dapat memperburuk kondisi psikis korban, mulai dari kecemasan, trauma, hingga hilangnya rasa percaya terhadap lingkungan sosial maupun institusi hukum.
“Situasi yang menggantung tanpa kejelasan membuat korban rawan mendapat tekanan, termasuk victim blaming. Hal ini justru memperdalam luka yang mereka alami,” ujarnya.
Karena itu, Darmina menekankan pentingnya kecepatan dan transparansi Polres Majene dalam menangani kasus ini. Tanpa langkah yang jelas, isu yang beredar di masyarakat dikhawatirkan akan berkembang menjadi opini liar dan vonis sosial yang tidak adil.
“Polres Majene memiliki peran strategis untuk segera menghadirkan bukti yang terang, memastikan keadilan ditegakkan, dan mencegah kerusakan sosial yang lebih dalam. Langkah cepat bukan hanya bentuk komitmen hukum, tapi juga wujud perlindungan terhadap semua pihak yang terdampak,” tutupnya.
Dengan desakan ini, PC IMM Majene berharap seluruh pihak dapat menahan diri, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, serta menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus kepada aparat hukum yang berwenang.
