MAMUJU – FMSnews.co.id, Kontroversi penutupan sementara atau suspend sejumlah dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat akhirnya mendapat jawaban resmi. Koordinator Regional SPPI Sulawesi Barat, Firazh Ahmadillah Ma’ga, menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah penghentian total, melainkan upaya keras untuk menata ulang kualitas layanan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam keterangannya di Mamuju, Sabtu (4/4/2026), Firazh menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil demi memastikan program strategis nasional ini benar-benar berjalan sesuai SOP dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami tegaskan, langkah ini bukan penghentian permanen, melainkan bagian dari proses evaluasi dan peningkatan kualitas. Kebijakan ini dilakukan bertahap, ada suspend pertama dan kedua. Evaluasi ini penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal,” ujar Firazh.
Langkah tegas ini diambil menyusul temuan di lapangan yang dinilai belum memenuhi syarat teknis. Pihaknya membantah keras tudingan adanya unsur “tebang pilih” atau diskriminasi dalam penentuan dapur mana yang dihentikan sementara.
“Kami bekerja murni berdasarkan data dan hasil verifikasi lapangan yang objektif. Penilaian difokuskan pada aspek kelayakan higienitas, standar sanitasi, serta kesiapan fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL,” tegasnya.
Firazh menambahkan, syarat administrasi seperti Surat Layak Hygiene Sanitasi (SLHS) dan keberadaan IPAL adalah harga mati. Dapur yang belum memenuhi syarat ini wajib melakukan perbaikan selama masa suspend.
“Ini adalah satu-satunya jalan agar kualitas program MBG di Sulbar menjadi lebih baik. Kami tidak bisa mengkompromikan standar kesehatan dan keamanan pangan,” tambahnya.
Terkait isu kurang optimalnya koordinasi di tingkat kecamatan dan komunikasi publik, pihaknya mengakui masih ada kendala teknis yang sedang dibenahi. Ia menyatakan kesiapan untuk menerima masukan demi perbaikan ke depan, namun berharap informasi yang disampaikan tetap berimbang.
“Kami menghargai setiap kritik dan masukan sebagai kontrol sosial. Namun kami berharap informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujarnya.
Di akhir, Firazh menegaskan komitmen tim untuk terus bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah negara ini. Masyarakat diharapkan dapat mendukung proses evaluasi ini demi keberlanjutan program yang lebih sehat dan berkualitas.
