MAMUJU – FMSnews.co.id, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, kembali menegaskan komitmennya menekan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya. Senin (25/5/2026), ia secara simbolis menyerahkan bantuan modal usaha senilai Rp5 juta per keluarga bagi warga yang tercatat dalam data Program Keluarga Harapan (PKH) kategori desil satu dan dua, atau kelompok masyarakat yang paling tidak mampu dan belum memiliki usaha.
Penyaluran bantuan ini menjadi langkah strategis pemerintah provinsi untuk mengangkat derajat ekonomi warga agar tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu berputar dan berkembang secara mandiri. Tahap awal ini telah menyasar lebih dari 200 keluarga penerima manfaat, dan rencananya akan diperluas hingga menjangkau 300 keluarga tambahan dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulbar, Darmawati Ansar, menjelaskan bahwa dari total daftar penerima yang berjumlah lebih dari 200 orang, sebanyak 80 orang di antaranya telah menyelesaikan proses asesmen kelayakan dan siap menerima bantuan yang disalurkan langsung melalui Kantor Pos.
“Target kami jelas. Setelah tahap awal ini selesai, Insya Allah secara bertahap akan masuk lagi sekitar 300 penerima baru. Memang ada kendala di lapangan, terutama keterbatasan jumlah tenaga pendamping yang melakukan asesmen, namun kami berusaha memaksimalkan agar semua yang berhak segera terlayani,” ungkap Darmawati.
Ia menegaskan, prioritas utama bantuan ini adalah warga yang benar-benar belum memiliki penghasilan tetap atau usaha apa pun. “Tujuannya agar mereka bisa mulai memiliki kegiatan ekonomi sendiri, mandiri, dan tidak lagi berada di garis kemiskinan. Ini adalah wujud dukungan nyata bagi mereka yang ada di desil terbawah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Provinsi PKH Sulawesi, Rudi Hartono, merinci bahwa bantuan sebesar Rp5 juta tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing warga. Bagi yang bergerak di sektor perdagangan, dana ini bisa digunakan untuk menambah stok barang dagangan, seperti sembako, beras, atau kebutuhan pokok lainnya.
“Kalau mereka bergerak di sektor pertanian, misalnya menanam cabai atau jagung, dananya bisa dipakai membeli mulsa, benih unggul, atau pupuk. Intinya, modal ini kami arahkan tepat ke kebutuhan produksi agar usahanya berjalan,” jelas Rudi.
Pemerintah juga tidak hanya memberikan dana lalu lepas tangan. Rudi menegaskan, para penerima bantuan akan didampingi secara berkala oleh tenaga pendamping PKH di lapangan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan uang modal tersebut berputar, berkembang, dan tidak habis digunakan untuk kebutuhan konsumtif semata.
“Harapan kami, modal Rp5 juta itu berputar terus di tangan mereka. Dari bantuan yang diberikan negara ini, mereka bisa memiliki usaha yang berkesinambungan, pendapatan meningkat, dan secara perlahan keluar dari garis kemiskinan ekstrem,” tegas Rudi.
Program ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka yang ingin mengubah pola penanganan kemiskinan dari sekadar pemberian bantuan menjadi pemberdayaan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat dapat terangkat secara berkelanjutan.
