MAMUJU – FMSnews.co.id, Guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan terpercaya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoss) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Multimedia Bidang Komunikasi Publik Diskominfoss Sulbar, Senin (18/5/2026), menjadi bukti nyata keseriusan kedua belah pihak dalam membenahi tata kelola media digital pemerintahan.
Kedatangan rombongan perwakilan Pemkab Mamuju disambut langsung oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfoss Sulbar, Dian Afrianty. Dalam pertemuan tersebut, Dian menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif pemerintah kabupaten yang berinisiatif menyamakan persepsi dan standar pengelolaan kanal komunikasi publik. Berbagai topik krusial dibahas secara mendalam, mulai dari aspek teknis, administratif, hingga strategi peningkatan kredibilitas informasi pemerintah di ruang digital.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah langkah pengusulan verifikasi akun atau tanda centang biru bagi seluruh akun media sosial resmi pemerintah daerah ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah ini dinilai penting untuk membedakan akun resmi dari akun tidak resmi atau palsu, sekaligus menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang sah dan akurat langsung dari sumbernya.
“Misalnya dalam pengelolaan akun media sosial, kami bahas langkah pengusulan centang biru ke Kemenkominfo. Ini penting agar publik tidak keliru dan informasi yang diterima pasti benar,” ungkap Dian Afrianty.
Selain verifikasi akun, pembahasan juga mendalami optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peran ini menjadi sangat vital dalam mengelola alur informasi, menangani permintaan data, hingga merespons keluhan masyarakat melalui sistem aplikasi SP4N LAPOR!. Tidak kalah penting, kedua pihak juga merumuskan strategi agar website pemerintah daerah dapat berfungsi maksimal sebagai pusat penyebarluasan informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Menyikapi kerja sama ini, Kepala Diskominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa koordinasi antar-tingkat pemerintahan adalah kunci utama di era digital saat ini. Menurutnya, tuntutan zaman mengharuskan humas pemerintah bekerja lebih gesit, transparan, namun tetap menjaga akurasi data yang disampaikan.
“Koordinasi ini adalah kunci agar tidak ada sekat informasi antara Pemprov dan Pemkab. Hal ini juga sejalan dengan harapan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menginginkan seluruh kanal digital — baik website maupun media sosial — benar-benar menjadi jembatan informasi yang tepercaya bagi masyarakat,” tegas Ridwan Djafar.
Ia juga menekankan pentingnya pengawalan ketat terhadap sistem integrasi pengaduan masyarakat seperti SP4N LAPOR!. Setiap keluhan, masukan, atau aspirasi yang masuk harus dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, sehingga dapat direspons dengan cepat dan ditindaklanjuti secara tepat sasaran.
Sinergi ini diharapkan menjadi tonggak penguatan birokrasi digital di Sulawesi Barat, di mana setiap informasi pembangunan dapat tersebar luas dengan baik, dan setiap suara masyarakat dapat didengar serta ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah.
