MAMUJU – FMSnews.co.id, Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak aktif melakukan pendampingan intensif terhadap seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan setiap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pelayanan publik dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti secara tuntas oleh perangkat daerah.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, bersama Penata Layanan Operasional, Baharuddin, turun langsung ke lapangan dan melakukan koordinasi mendalam dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya ini sejalan dengan misi utama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat birokrasi yang baik serta menghadirkan pelayanan dasar yang memuaskan bagi masyarakat luas.
Subuki menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif konkret untuk mengawal perbaikan kinerja di lingkungan pemerintah provinsi. Fokus utamanya adalah memastikan tidak ada satu pun rekomendasi hasil evaluasi yang terabaikan, melainkan segera dijadikan dasar perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
“Kami bergerak aktif mendampingi dan berkoordinasi untuk memastikan OPP terus berupaya menindaklanjuti poin-poin penting dalam LHE. Tujuannya jelas, agar sarana penunjang dan kualitas pelayanan publik di Sulawesi terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” ungkap Subuki saat dikonfirmasi, Jumat (29/5/2026).
Ia menambahkan, pendampingan dan pemantauan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar berbagai OPP di lingkungan Pemprov Sulbar. Langkah “jemput bola” ini sebelumnya sudah dilaksanakan pada Senin (25/5/2026) lalu, di mana tim Biro Organisasi telah meninjau langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar.
“Melalui pendampingan ini, kami berharap seluruh OPP segera merampungkan seluruh rekomendasi yang ada. Kami ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari perbaikan pelayanan yang kami lakukan,” tegas Subuki.
Gerakan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam memperbaiki kinerja birokrasi secara menyeluruh, memastikan setiap layanan yang diberikan kepada publik berjalan sesuai standar, cepat, dan transparan.
