crossorigin="anonymous">     crossorigin="anonymous">
Mamuju  

BPKAD Sulbar Perkuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Melalui Bimtek PUG

MAMUJU — FMSnews.co.id, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong agar setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Langkah ini diperkuat melalui keikutsertaan staf BPKAD dalam Bimbingan Teknis dan Supervisi Daerah Wilayah II tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Integrasi Gender dalam Tujuh Proses Pembangunan, yang berlangsung pada 14–15 Oktober 2026 di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar.

Baca Juga  Semangat Kemerdekaan Harus Dijadikan Penguat Persatuan dan Pembangunan

Kegiatan diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender dan difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat, sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Peserta tidak hanya menerima pemaparan materi, tetapi juga mengikuti tahapan terstruktur mulai dari pre-test, pemahaman konsep, hingga praktik langsung penyusunan dokumen analisis gender. Fokus utama penguasaan materi mencakup penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) — dua dokumen penting untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan dan alokasi anggaran telah mempertimbangkan kebutuhan serta dampak yang adil bagi semua kelompok masyarakat.

Baca Juga  BPKAD Sulbar Terima Koordinasi Tim Keuangan Bapenda Terkait Pencairan Uang Persediaan (UP) Tahun 2026

Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar program tambahan, melainkan bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

“Pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan, tetapi perlu diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, termasuk perencanaan dan penganggaran. Karena itu, setiap program dan subkegiatan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan serta dampak manfaatnya bagi perempuan dan laki-laki,” ujar Mohammad Ali Chandra.

Baca Juga  Atasi Kendala Jalan Hauling, ESDM Sulbar Rancang Skema Pelepasan Kawasan Hutan Kabuloang

Diharapkan, melalui peningkatan kapasitas ini, seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemprov Sulbar semakin berkualitas, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat — mewujudkan pembangunan daerah yang tidak hanya maju dan sejahtera, tetapi juga berkeadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-7063190161419447, DIRECT, f08c47fec0942fa0