MAMUJU — FMSnews.co.id, Sebagai langkah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan jasa publik, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat menyosialisasikan mekanisme E-Purchasing untuk seluruh kerja sama kemitraan media yang akan berlaku efektif mulai tahun 2027. Sosialisasi ini dilakukan agar seluruh perusahaan media yang selama ini bermitra dengan Pemprov Sulbar dapat mempersiapkan diri jauh sebelum ketentuan tersebut diberlakukan.
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan inisiatif sepihak dinas, melainkan mengikuti arahan resmi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Jadi hari ini kita laksanakan sosialisasi penggunaan E-Purchasing atau pengadaan barang jasa melalui sistem digital yang diatur oleh LKPP. Kemitraan dengan media termasuk dalam bagian jasa, sehingga proses penunjukannya juga harus mengikuti mekanisme tersebut,” ujar Ridwan Djafar.
Penerapan ini sebenarnya sudah diarahkan sejak tahun 2026, namun diberikan masa transisi agar seluruh pihak memiliki waktu mempersiapkan diri. Oleh karena itu, Ridwan meminta perusahaan media tidak menunda pemenuhan persyaratan administrasi yang diminta dalam sistem.
“Kenapa harus diketahui lebih awal? Karena memang di sana ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jangan sampai nanti sudah mau kerja sama, waktunya kontrak, dokumennya tidak lengkap,” tegasnya.
Saat ini sudah ada sejumlah media yang terdaftar dalam etalase E-Purchasing dan telah menggunakan mekanisme tersebut. Bagi perusahaan media yang belum memahami alurnya, DiskominfoSS Sulbar juga telah menyiapkan panduan dalam bentuk video tutorial yang dapat diakses secara mandiri.
“Makanya saya juga minta dibuatkan video tutorial. Jadi yang tidak hadir hari ini atau yang mungkin belum paham bisa melihat videonya, khusus kerja sama kemitraan media di E-Purchasing,” tutup Ridwan.
Diharapkan, dengan peralihan ke sistem digital ini, proses kemitraan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik, sekaligus memudahkan media dalam mengikuti proses pengadaan secara adil dan setara.













