DPRD Majene Minta Pihak Swasta Pengelola Tempat Wisata Berkontribusi ke Daerah

Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado saat menghadiri rapat bersama Banggar DPRD dan Tim TAPD Pemda Majene, Jumat 18 Nopember 2022. (egi/fmsnews.co.id)

MAJENE, FMSNEWS.CO.ID – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali digelar pada Jumat, 18 November 2022. Pada rapat kali ini, TAPD menghadirkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam kesempatan itu, Disbudpar memaparkan capaian kinerja tahun 2022 sekaligus rencana kerja dan target tahun 2023. Dari laporan yang disampaikan, capaian target pendapatan sektor pariwisata tahun 2022 berhasil melampaui 100 persen. Beberapa destinasi wisata seperti Pantai Dato bahkan mampu mencapai 109 persen dari target yang ditetapkan, meski sejumlah titik lain seperti makam raja-raja Banggae masih rendah pencapaiannya.

Baca Juga  TAPD Banyak Absen di Rapat Banggar, Anggota Dewan Layangkan Protes

Ketua DPRD Majene, Salmawati, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan apresiasi atas capaian positif Disbudpar. Namun, ia menekankan pentingnya kontribusi pihak swasta dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Majene dipimpin Sekretaris Kasman Kabil saat rapat bersama Banggar DPRD Majene, Jumat 18 Nopember 2022. (egi/fmsnews.co.id)

“Kalau swasta ikut berkontribusi ke daerah, maka pengembangan pariwisata Majene akan lebih maksimal. Bukan hanya menambah PAD, tapi juga membuka lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat sekitar,” kata Salmawati.

Baca Juga  Ketua KPU Sumenep: Ramadan Momentum Perkuat Persatuan dan Demokrasi

Lebih lanjut, Salmawati mendorong agar target pendapatan Disbudpar tahun 2023 dinaikkan. Ia mendukung usulan anggota dewan Abdul Wahab yang menginginkan target Disbudpar ditingkatkan dari Rp400 juta menjadi Rp800 juta.

“Saya optimis target Rp800 juta bisa dicapai asal Disbudpar konsisten dalam peningkatan pendapatan,” tegasnya.

Selain peningkatan target, Salmawati juga menyoroti keberadaan sejumlah tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta, seperti Pantai Munu dan Permandian Raja Bunga. Ia menilai objek wisata tersebut belum memberikan kontribusi nyata ke pemerintah daerah karena retribusi tidak masuk ke kas daerah.

Baca Juga  Wisuda Ratusan Mahasiswa, STIKes BBM Bersiap Jadi Universitas

“Ingin saya sampaikan, banyak tempat wisata yang dikelola swasta ternyata tidak memberi kontribusi ke daerah. Ini menjadi PR kita bersama, jangan sampai pariwisata berkembang tapi PAD tidak bertambah,” pungkas Salmawati. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-7063190161419447, DIRECT, f08c47fec0942fa0