MAJENE, FMSNEWS.CO.ID – Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majene tahun anggaran 2023 kembali menuai sorotan. Agenda rapat yang digelar di gedung DPRD Majene pada Kamis (10/11/2022) tersebut nyaris kembali ditunda karena minimnya kehadiran anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Padahal, sebelumnya rapat serupa sudah pernah diskorsing dengan alasan yang sama. Kondisi ini membuat sejumlah anggota DPRD Majene merasa kecewa sekaligus kesal. Mereka menilai pihak eksekutif tidak serius dalam membahas RAPBD yang sangat penting bagi arah pembangunan daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene, Sadli, bahkan menyampaikan kritik keras atas absennya sebagian besar TAPD dalam rapat. “Saya melihat TAPD tidak serius dalam pembahasan anggaran, atau apakah Pemda Majene ingin Perbup-kan APBD 2023,” ujarnya. Menurutnya, kinerja TAPD mencerminkan sikap eksekutif yang terkesan bermain-main dalam urusan serius yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Sejatinya, rapat Banggar antara DPRD dan TAPD dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 Wita. Namun kenyataannya, rapat molor hingga pukul 21.00 Wita lantaran banyak anggota TAPD tidak hadir. Situasi ini membuat Ketua Fraksi Golkar DPRD Majene itu semakin geram.
“Kalau ada yang ditunggu bisa saja dilanjut, kayaknya ini mau dihidangkan hamburger supaya hadir semua,” sindir Sadli dengan nada kesal.
Tidak hanya Sadli, sejumlah anggota DPRD lain juga melontarkan kekecewaan. Anggota DPRD Rahman sempat mengusulkan agar sidang kembali diskorsing. Namun, setelah dilakukan pembahasan, akhirnya diputuskan rapat tetap dilanjutkan. Hal itu diputuskan karena beberapa anggota TAPD memberi konfirmasi sedang dalam perjalanan menuju gedung DPRD Majene.
Pimpinan sidang, Adi Ahsan, juga menyoroti minimnya kehadiran TAPD. Ia bahkan meminta Sekretaris TAPD Majene, Kasman Kabil, untuk segera menghubungi anggota TAPD lain agar hadir. “Tolong Pak Sekretaris TAPD dihubungi Pak Asisten, Pak Staf Ahli, kenapa tidak ada yang hadir ini,” tegasnya.
Menanggapi permintaan itu, Kasman mengaku sudah berupaya menghubungi pimpinan TAPD. “Saya sudah coba hubungi pimpinan tapi belum ada jawaban ini,” kata Kasman di hadapan forum.
Meski demikian, Kasman membantah anggapan bahwa Pemerintah Daerah sengaja melalaikan kewajiban atau berusaha menghambat pembahasan APBD 2023. Menurutnya, ketidakhadiran sejumlah anggota TAPD murni karena berbagai kendala teknis. “Tidak ada pikiran Pemerintah Daerah untuk sengaja menyeberangkan APBD Majene 2023. Hanya saja sejumlah anggota TAPD berhalangan hadir karena berbagai alasan,” jelasnya.
Rapat yang molor hingga larut malam itu akhirnya tetap berlangsung meski dengan jumlah anggota TAPD yang terbatas. Namun, suasana rapat tampak diwarnai dengan ekspresi kekecewaan dari sejumlah anggota dewan. Mereka berharap TAPD lebih serius dan bertanggung jawab dalam agenda-agenda penting ke depan, mengingat RAPBD merupakan dokumen vital yang menentukan arah pembangunan, kebijakan, serta alokasi anggaran daerah sepanjang tahun.
Kisruh rapat tersebut menjadi catatan tersendiri bagi hubungan antara legislatif dan eksekutif di Majene. DPRD menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan RAPBD agar tidak terhambat dan tetap berjalan sesuai mekanisme. Pada akhirnya, publik menunggu komitmen nyata pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat. (Adv/har)
