MAJENE – FMSnews.co.id, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penting di Ruang Pola kantor DPRD setempat. Rapat yang berlangsung penuh kedalaman pembahasan ini mempertemukan para wakil rakyat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah kabupaten yang menjadi mitra kerja, guna menelusuri secara mendalam tata kelola anggaran, capaian program, hingga realisasi pendapatan daerah.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Komisi II, Napirman, didampingi rekan-rekan anggota yakni Armia, S.E., M.Si., Sofian, dan M. Hasram. Hadir memenuhi undangan rapat adalah kepala dan jajaran pejabat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian — seluruh instansi yang ruang lingkup tugas dan fungsinya bersentuhan langsung dengan urusan fiskal, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan aset daerah Jum’at, 22/05/26.
Agenda utama pertemuan ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyerapan anggaran, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana kerja, serta efektivitas penggunaan dana APBD. Di samping itu, rapat juga menyoroti capaian target pendapatan asli daerah (PAD) dan strategi yang diterapkan masing-masing dinas dalam menggali potensi ekonomi dan sumber penerimaan daerah.
Dalam arahannya saat memimpin jalannya rapat, Napirman menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus berjalan nyata dan terukur. Menurutnya, anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat wajib dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Melalui RDP ini, kami ingin melihat secara detail bagaimana realisasi belanja program di setiap dinas dan instansi. Jangan sampai kita melihat angka anggaran yang besar di atas kertas, namun output, hasil, dan manfaatnya tidak terasa atau bahkan tidak ada dampaknya bagi masyarakat di lapangan,” tegas Napirman di hadapan para peserta rapat.
Pembahasan tidak hanya berhenti pada sisi pengeluaran belanja daerah. Komisi II juga mempertanyakan secara rinci kinerja pendapatan masing-masing dinas. Para pimpinan instansi diminta memaparkan capaian realisasi dibandingkan target yang telah ditetapkan, kendala yang dihadapi, serta langkah konkret yang disusun untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal.
“Evaluasi realisasi pendapatan sangat krusial. Ini menjadi tolak ukur utama kita dalam menilai sejauh mana kinerja instansi dalam menggali potensi PAD Kabupaten Majene. Dana yang masuk akan menentukan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” tambah Napirman.
Hasil pembahasan dalam RDP ini nantinya akan dicatat dan dirangkum oleh Komisi II sebagai bahan rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene sebagai dasar pembenahan sistem keuangan daerah, perbaikan kinerja instansi, serta penyusunan kebijakan fiskal yang lebih sehat, kuat, dan berkeadilan di tahun-tahun mendatang.
Komisi II DPRD Majene menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan agar seluruh kebijakan fiskal berjalan terukur, akuntabel, dan selalu berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Majene secara keseluruhan.
