POLMAN – FMSnews.co.id, Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di dua sekolah favorit, SMAN 1 dan SMAN 3 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, memicu gelombang protes dan kecurigaan dari para orang tua calon siswa. Polemik bermula dari ketidakjelasan status kelulusan, ketidaksesuaian data aplikasi dengan daftar sekolah, hingga dugaan adanya praktik “siswa titipan” dan rendahnya transparansi.
Keluhan pertama datang dari Mayasari, orang tua calon siswa di SMAN 1 Polewali. Anaknya mendaftar jalur domisili, namun saat pengumuman status kelulusan tidak muncul di sistem, berbeda dengan peserta lain. “Banyak orang tua lain juga mengalami hal serupa,” ungkapnya.
Masalah serupa dialami Hasnawi, yang anaknya dinyatakan diterima di Pilihan 2 SMAN 3 Polewali dalam aplikasi, namun namanya sama sekali tidak tercatat di daftar resmi sekolah. Belum lagi tuduhan dari orang tua lain yang tidak mau disebutkan namanya: anaknya nilai lebih baik dan jarak rumah lebih dekat, namun tidak diterima, sementara ada yang diduga lolos karena “dititipkan” ke kepala sekolah.
Pengamat kebijakan publik, Irwan, menilai kecurigaan wajar muncul karena data alamat dan asal sekolah peserta lulus di SMAN 1 Polewali tidak bisa diakses publik. “Tanpa keterbukaan, sulit memastikan tidak ada manipulasi atau perlakuan istimewa,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala SMAN 1 Polewali, Abdul Rahman, menjelaskan kelulusan jalur domisili didasarkan urutan: nilai, jarak tempat tinggal, lalu usia. Namun soal akses data, Sekretaris Panitia SPMB Bambang mengakui sistem tidak menampilkan otomatis, sehingga harus diperiksa dokumen satu per satu.
Sementara di SMAN 3 Polewali, Panitia SPMB Adi Susanto mengakui ada anomali: 91 calon siswa yang lolos di aplikasi, akhirnya ditolak saat verifikasi panitia. Dari 128 pendaftar pilihan kedua dan 350 pilihan pertama, kuota jalur domisili hanya 249, sementara jalur lain sudah penuh.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sulbar, Sjaifuddin, menyatakan keluhan ini jadi bahan evaluasi sistem aplikasi. “Kami akan laporkan ke pusat, insya Allah tidak ada anak yang tidak tertampung,” janjinya. Sementara Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sulbar, Imran, menegaskan pelaksanaan sudah mengacu petunjuk teknis, meski kewenangan ada di sekolah dan panitia.
Kedua sekolah ini menjadi sorotan khusus karena berstatus favorit, menampung lebih dari 1.000 siswa, dan mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bernilai miliaran rupiah. Orang tua kini mendesak Dinas Pendidikan Sulbar melakukan audit menyeluruh dan membuka seluruh data penerimaan secara terbuka—mulai asal sekolah, jarak domisili, nilai, hingga dasar penetapan lulus. (Lp.AGA)
