MAMUJU — FMSnews.co.id, 1 April 2026 — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, melaksanakan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, pada hari Rabu (1/4/2026) di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Pemprov Sulbar.
Audiensi ini fokus membahas program pendataan pelanggan listrik yang akan diintegrasikan dengan Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai upaya strategis untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan listrik bagi masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah provinsi.
Dalam pertemuan yang berlangsung produktif, pihak BPS Sulbar memaparkan rencana pendataan pelanggan listrik yang akan dilaksanakan secara menyeluruh bersama dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Barat. Data yang dihasilkan dari pendataan ini akan dikoneksikan secara terpadu dengan DTKS yang dikelola oleh Dinas Sosial Sulbar, guna memastikan bahwa sasaran penerima bantuan listrik tepat guna, akurat, dan tidak terjadi duplikasi.
Gubernur Suhardi Duka menyambut baik langkah kolaboratif ini dan menekankan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berdampak nyata.
“Data adalah dasar dari setiap kebijakan yang baik. Saya ingin kerja sama antara Dinas ESDM dan BPS ini terus diperkuat, bahkan perlu melibatkan juga Dinas Sosial serta PT PLN, agar setiap langkah pembangunan kita bisa terukur, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Gubernur Suhardi dalam arahannya.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menjelaskan bahwa integrasi data pelanggan listrik dengan DTKS akan menyederhanakan proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan listrik, baik melalui program bantuan subsidi listrik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar maupun program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Gratis yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sulbar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai target nasional dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, sebagaimana diamanatkan dalam Panca Daya Gubernur Suhardi Duka.
“Kami di Dinas ESDM sangat mengharapkan pendataan terintegrasi dari BPS yang dikoneksikan dengan DTKS. Dengan demikian, kami optimistis bahwa penyaluran bantuan akan lebih akurat, transparan, dan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Bujaeramy.
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar Suri Handayani menyampaikan bahwa pendataan pelanggan listrik ini merupakan bagian dari rangkaian upaya BPS untuk mendukung pembangunan berbasis data akurat dan terpercaya di Sulawesi Barat.
Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya akan dimanfaatkan untuk keperluan program kelistrikan, tetapi juga dapat dijadikan referensi bagi berbagai program pembangunan lainnya yang membutuhkan data kependudukan dan profil kesejahteraan sosial masyarakat.
“BPS hadir bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti empiris. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan program ini mulai dari tahap persiapan hingga analisis data, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Suri Handayani.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara Dinas ESDM Sulbar, BPS Sulbar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola bantuan listrik yang lebih terintegrasi, transparan, akuntabel, serta berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (Rls)
