MAJENE, FMSNEWS.CO.ID– Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Mereka menilai capaian pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2022 jauh dari maksimal dan memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada.
Dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung di gedung DPRD Majene, Rabu 16 November 2022, Anggota Banggar Rahman mengungkapkan realisasi PAD melalui Bapenda pada tahun berjalan hanya mampu menyentuh 54 persen dari target. Capaian tersebut, kata dia, sangat jauh dari harapan.
“Kalau melihat realisasi ini, sangat-sangat tidak maksimal. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan, tolong diagendakan khusus pertemuan dengan Bapenda,” kata Rahman.
Rahman yang juga politisi Gerindra asal Malunda ini menduga Bapenda tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, upaya peningkatan PAD yang dilakukan masih setengah hati. “Mereka sepertinya hanya setengah-setengah, tidak ada upaya serius menggenjot PAD,” tegasnya.
Nada serupa juga disampaikan anggota Banggar lainnya, Muhammad Syafaat. Legislator Fraksi PPP itu menilai kinerja Bapenda sangat jauh dari harapan, padahal Kabupaten Majene memiliki banyak potensi yang bisa dimaksimalkan.
“Sayang sekali kalau begini, saya melihat Pemerintah kurang serius lah,” ujarnya.
Syafaat menyinggung lahirnya Permendagri Nomor 84 Tahun 2021 yang mewajibkan pemerintah daerah lebih mandiri secara ekonomi. Regulasi itu, menurutnya, jelas memberi pesan bahwa daerah tidak bisa lagi terlalu bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat.
“Itu artinya kita disuruh untuk mandiri. Kita tidak bisa lagi berharap kepada DAU karena di situ semua pos-posnya sudah ditentukan dari pusat. Jadi kalau tidak ada PAD ya setengah mati kita,” tegas Syafaat.
Ia pun berharap agar Pemda Majene semakin serius meningkatkan pendapatan daerah. Tanpa PAD yang memadai, katanya, berbagai program pembangunan akan sulit terlaksana. “Tidak akan ada program pembangunan yang bisa kita lakukan kalau PAD rendah,” pungkasnya.
Salah satu sektor yang juga mendapat sorotan adalah penarikan retribusi restoran dan hotel. Rahman menilai, Bapenda kurang maksimal dalam memungut retribusi di sektor ini. Menurutnya, target yang ditetapkan tidak tercapai dan hanya mampu menyentuh kisaran 50 persen lebih pada tahun 2022.
“Ini sangat tidak maksimal,” ujarnya saat rapat lanjutan pembahasan APBD di DPRD Majene, Kamis 17 November 2022.
Rahman kembali menegaskan perlunya rapat evaluasi khusus antara DPRD dan Bapenda. Ia menilai hal ini penting untuk membedah kendala yang dihadapi serta mencari solusi konkret agar target pendapatan bisa tercapai pada 2023.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Majene, Kasman Kabil, juga membeberkan kondisi keuangan daerah dalam rapat Banggar. Menurutnya, total PAD Majene tahun 2022 hanya sekitar Rp25 miliar. Angka tersebut sangat minim dan tidak mampu menutup kebutuhan operasional sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang tidak mendapat kucuran DAU.
Kasman menyebut, hanya ada tiga OPD yang mendapatkan DAU lebih besar, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR. “Selain dari itu, OPD yang lainnya tidak mendapatkan DAU sehingga mereka sulit untuk melakukan kegiatan. Hanya penggajian saja, biaya listrik, dan makan minum, itu saja,” terangnya.
Karena itu, ia mendorong agar OPD melakukan terobosan kreatif dalam menggali pendapatan. Tanpa PAD yang cukup, menurutnya, program pemerintah tidak akan berjalan maksimal kecuali yang sudah ditetapkan anggarannya oleh pusat melalui DAU.
Evaluasi Triwulanan
Menanggapi usulan anggota Banggar, Wakil Ketua DPRD Majene, M. Idwar, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi berkala terhadap capaian pendapatan. Ia menyebut, DPRD akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, baik bupati, wakil bupati, maupun sekda, agar OPD yang memiliki kewenangan di bidang pendapatan bisa bekerja lebih optimal.
“Kami akan melakukan evaluasi minimal setiap triwulan atau satu kali dalam dua bulan. Nanti akan kita bicarakan dengan pak bupati, wakil bupati, dan sekda,” kata Idwar.
Kritik dari para legislator ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Mereka menilai, tanpa langkah konkret untuk menggenjot PAD, Majene akan terus kesulitan membiayai kebutuhan dasar maupun pembangunan. Apalagi regulasi baru menuntut daerah semakin mandiri dan tidak lagi bergantung penuh pada dana transfer pusat.
Dengan potensi yang dimiliki, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah, DPRD menekankan pentingnya kesungguhan Pemda dan Bapenda untuk mencari strategi baru. Evaluasi berkala, rapat khusus, hingga inovasi OPD dalam menggali sumber pendapatan menjadi agenda mendesak agar ke depan PAD Majene tidak lagi stagnan di angka minim. (Adv/har)
