POLMAN – FMSnews.co.id, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui pendekatan partisipatif. Langkah konkret dilakukan dengan menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Assessment dan Manajemen Konflik Lahan serta Konflik Sosial bagi Kelompok Perhutanan Sosial, yang berlangsung di Hotel Ratih, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian integral dari dukungan Program Result-Based Payment (RBP) REDD+, yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF). Fokus utamanya adalah membekali masyarakat yang mengelola kawasan hutan dengan kemampuan memahami, mengidentifikasi, hingga menyelesaikan potensi konflik yang muncul, demi menjaga keberlanjutan fungsi hutan sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar.
Acara dibuka langsung oleh Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, didampingi Kepala Bidang Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial, Penyuluhan dan KSDA, Nugroho Santoso. Dalam sambutannya, Zulkifli menegaskan bahwa konflik terkait lahan dan sumber daya hutan adalah tantangan nyata yang harus ditangani dengan pendekatan kolaboratif, bukan konfrontatif.
“Konflik pengelolaan sumber daya hutan perlu ditangani bersama secara partisipatif. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan kelompok perhutanan sosial memiliki kemampuan melakukan kajian awal konflik, membangun komunikasi yang baik antar pihak, serta merumuskan penyelesaian yang konstruktif. Tujuannya satu: menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola,” tegas Zulkifli.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber berkompeten dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), spesialis perlindungan lingkungan (safeguard), serta tim Sulawesi Cipta Forum (SCF). Sebanyak 20 peserta yang terdiri dari unsur DLHK Sulbar, KPH Mapilli, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan tim teknis program, dibekali materi mendalam mulai dari dinamika konflik di lapangan, teknik pemetaan aktor, analisis akar masalah, hingga strategi manajemen dan penyelesaian sengketa lahan.
Pemahaman ini dinilai sangat krusial agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mencegah sekaligus mengatasi sengketa, perambahan, hingga ancaman pembalakan liar (illegal logging) yang merusak kawasan lindung.
Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menempatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal menjadi kunci untuk mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
DLHK Sulbar berharap, melalui kegiatan ini terbangun jaringan koordinasi yang lebih kokoh antar pemangku kepentingan. Dengan kemampuan mengelola konflik yang baik, kawasan hutan di Sulawesi Barat diharapkan tetap terjaga fungsinya sebagai penyangga ekosistem dan paru-paru hijau, yang bermanfaat menghidupi generasi sekarang maupun masa depan, sekaligus mendukung target pembangunan rendah karbon nasional.
