MAMUJU – FMSnews.co.id, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkokoh langkah strategis dalam menekan angka stunting dan kemiskinan melalui Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang berlangsung di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan penting ini dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta melibatkan berbagai instansi strategis dan mitra pembangunan, mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan kalangan pelaku usaha. Dalam forum tersebut, para pimpinan OPD secara bergantian memaparkan progres program yang telah dijalankan serta rencana kerja ke depan, sementara instansi pendukung dan dunia usaha menyatakan kesiapan serta komitmen penuh untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program secara terpadu.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam sambutannya menekankan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan penanganan dua masalah mendasar di daerah ini. Menurutnya, penanganan stunting dan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah, melainkan butuh keterlibatan semua elemen masyarakat.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” tegas Suhardi Duka.
Ia pun mengapresiasi kinerja seluruh pihak sepanjang tahun 2025 lalu. Berdasarkan data yang ada, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka kemiskinan di Sulawesi Barat tercatat mengalami penurunan, begitu pula prevalensi stunting yang berhasil ditekan secara cukup signifikan.
“Hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” ungkapnya.
Keberhasilan tersebut menjadi dasar kuat bagi Pemprov Sulbar untuk melanjutkan dan semakin memperkuat program ini di tahun-tahun mendatang. Suhardi Duka menegaskan, seluruh kebijakan dan intervensi yang dilakukan akan berlandaskan pada data yang akurat dan terukur yang bersumber dari BPS dan BKKBN. Hal ini bertujuan agar bantuan dan penanganan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan, dan semua kita bekerja berdasarkan data dari BPS, kemudian dari BKKBN. Sehingga dengan demikian pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata konsolidasi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program penanganan stunting dan kemiskinan berjalan searah, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih baik.
