TAPD Majene Jelaskan Rancangan APBD 2023, Potensi Defisit Rp53 Miliar

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Majene Mattalundru saat mengikuti rapat pembahasan RAPBD Majene Tahun 2023. (FMSNEWS.CO.ID/egi)

MAJENE, FMSNEWS.CO.ID – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majene tahun 2023 masih terus digodok oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dari hasil ekspose RAPBD pada 16 November lalu, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari Rp508 miliar.

Sekretaris TAPD Majene, Kasman Kabil, menjelaskan meski pendapatan diperkirakan Rp508 miliar lebih, kebutuhan belanja daerah jauh lebih besar. Total belanja yang direncanakan mencapai Rp561 miliar. “Ini semua sudah ada item-itemnya. Belanja kita mencapai Rp561 miliar, maka asumsi akan terjadi defisit Rp53 miliar,” ujarnya.

Baca Juga  Kendaraan Minibus Terbakar di Ulumanda, Minyak Nilam Seharga Rp240 Juta Lenyap

Defisit tersebut dinilai sebagai tantangan serius yang harus ditangani Pemda Majene. Terlebih, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) wajib diselaraskan dengan program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Artinya, ruang fiskal daerah untuk mengatur sendiri belanja cukup terbatas.

Suasana rapat Banggar di DPRD Majene dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Rancangan APBD Tahun 2023. (FMSNEWS.CO.ID/egi)

Kasman merinci, RAPBD 2023 terbagi dalam sepuluh pos belanja utama. Porsi terbesar terserap untuk gaji aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp309 miliar. Selanjutnya, gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah dialokasikan Rp762 juta, sementara gaji anggota DPRD Rp8 miliar. Untuk dana alokasi desa (ADD) disiapkan Rp33 miliar, dan dana kelurahan Rp4 miliar.

Baca Juga  BPRS Bhakti Sumekar Tebarkan Kepedulian: 100 Takjil untuk Tukang Becak di Sumenep

Bidang pendidikan juga mendapatkan alokasi cukup besar, yakni Rp71,2 miliar. Disusul bidang kesehatan sebesar Rp58,5 miliar, serta belanja pekerjaan umum sebesar Rp23,4 miliar. Sementara itu, belanja pendanaan lainnya juga tetap disiapkan sesuai kebutuhan prioritas daerah.

Baca Juga  Junda: Anggaran Harus Rasional, Pemanfaatan Harus Jelas

Dengan adanya selisih antara pendapatan dan belanja, Pemkab Majene bersama DPRD dihadapkan pada opsi mencari sumber pendapatan tambahan atau melakukan penyesuaian belanja agar program prioritas tetap berjalan.

Pembahasan RAPBD 2023 akan terus berlanjut hingga diperoleh solusi terbaik. Baik Banggar DPRD maupun TAPD berharap, meski terjadi potensi defisit, pelayanan dasar bagi masyarakat tetap terjamin dan pembangunan daerah tetap berlanjut. (Adv/har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-7063190161419447, DIRECT, f08c47fec0942fa0