Acara juga menyosialisasikan penilaian SAKIP untuk mendukung pelaksanaan program yang terukur dan akuntabel
FMSNews.co.id, MAMUJU – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) aktif berpartisipasi dalam Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 serta Sosialisasi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Sulbar berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, Selasa (03/02/2026).
Acara dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi, seluruh perangkat daerah dalam lingkup Pemprov Sulbar, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Biro Hukum, Nur Akil. Sebagai narasumber, hadir perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda Ristekda) serta tim dari Biro Organisasi Setda Sulbar.
Kegiatan ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah diangkat dari tahap penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, hingga penilaian melalui SAKIP, yang menjadi dasar pengukuran tingkat keberhasilan implementasinya.
“Penyusunan dokumen perjanjian kinerja ini sebagai komitmen formal untuk mewujudkan kinerja yang terukur, akuntabel, transparan, serta selaras antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah,” jelas Nur Akil dalam kesempatan tersebut.
Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini, setiap perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar dapat menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi dengan arah yang lebih jelas serta dapat meningkatkan kualitas penilaian SAKIP pada tahun 2026 mendatang. (Rls)
