MAMUJU, FMSnews.co.id. 13 MARET 2026 – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diikuti oleh seluruh Dinas Kominfo kabupaten se-Sulbar secara virtual melalui platform Zoom pada Jumat (13/3).
Kegiatan ini selaras dengan program Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang bertujuan mengatasi masalah blank spot dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Forum dibuka langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib.
Dalam sambutannya, Amujib menekankan pentingnya inovasi yang tidak hanya berorientasi pada penilaian, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik. Menurutnya, inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendorong kenaikan indeks inovasi daerah pada tahun 2027.
“Sehingga kita tidak sekadar mendapatkan penilaian sebagai daerah yang inovatif, tetapi benar-benar memberikan kualitas layanan publik yang lebih baik,” ucap Amujib.
Ia menjelaskan bahwa berbagai inovasi yang telah dikembangkan di sejumlah unit memiliki nilai penting dalam mendukung pelayanan. Namun, sebagian di antaranya belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pimpinan atau arah kebijakan daerah. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pendampingan bagi pengelola inovasi serta upaya integrasi berbagai aplikasi yang ada agar lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan.
“Dimungkinkan ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai inovasi atau aplikasi tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan layanan,” katanya.
Selain itu, Amujib menyoroti pentingnya penguatan jaringan internet di wilayah Sulbar, khususnya di lingkungan perkantoran pemerintahan. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi wilayah blank spot yang telah menunjukkan hasil signifikan, namun menekankan bahwa kualitas jaringan perlu menjadi perhatian utama ke depannya.
“Bukan sekadar memperluas wilayah yang bebas blank spot, tetapi kualitas jaringan juga harus menjadi perhatian berikutnya,” pungkasnya.
Amujib berharap forum ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang lebih baik, realistis, dan dapat diimplementasikan pada tahun 2027.
Sementara itu, Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menyampaikan bahwa posisi dan peran Kominfo saat ini semakin strategis di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi publik yang terus meningkat. Meski fasilitas dan instrumen kerja belum sepenuhnya terpenuhi, hal tersebut tidak boleh mengurangi semangat jajaran Kominfo untuk tetap berinovasi dan menyelesaikan target yang diberikan.
“Posisi dan peran Kominfo hari ini makin strategis, makin dibutuhkan, dan makin sentral. Meski fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi, kita tetap harus kreatif menyiasati berbagai keterbatasan,” ujar Muhammad Ridwan Djafar.
Ia menambahkan bahwa melalui forum ini, pihaknya telah mengirimkan rancangan awal perencanaan kepada seluruh Dinas Kominfo kabupaten sebagai bahan diskusi, serta membuka ruang bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan masukan dan usulan terkait program prioritas yang dibutuhkan di daerah masing-masing.
“Kita menyusun perencanaan dengan optimistik, namun dalam perkembangannya tentu kita akan realistis memilih prioritas yang mampu dikerjakan dan dibiayai oleh anggaran yang tersedia,” katanya.
Menurutnya, secara umum terdapat dua kendala utama yang dihadapi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Namun demikian, pihaknya tetap mendorong kreativitas dan inovasi untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut.
Dalam forum juga dibahas sejumlah isu strategis di empat bidang utama:
- Komunikasi publik: Penyebaran informasi melalui berbagai kanal, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan sistem pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-Lapor.
- Teknologi pemerintahan: Integrasi aplikasi pemerintah daerah untuk efisiensi layanan digital, serta transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital. Selain itu, masih terdapat sekitar 12 persen desa di Sulbar yang belum terjangkau jaringan internet sehingga penguatan infrastruktur digital menjadi prioritas.
- Statistik: Interoperabilitas data agar penyajian informasi kepada pimpinan lebih cepat dan akurat dalam mendukung pengambilan keputusan.
- Keamanan siber dan persandian: Penguatan keamanan sistem digital pemerintah untuk melindungi layanan dari potensi ancaman siber.
Forum OPD Kominfo Sulbar diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan program prioritas yang mampu memperkuat transformasi digital serta meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
(Rls)
