Pemprov Alokasikan Rp60 Miliar Program Padat Karya, Prioritaskan Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi
MAMUJU, FMSnews.co.id, 9 FEBRUARI 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sebagai tahapan krusial dalam menyusun peta jalan pembangunan daerah yang lebih baik. Kegiatan yang digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin pagi, dihadiri secara langsung dan daring oleh berbagai unsur terkait.
Dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, forum yang juga disiarkan live melalui kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar ini menghadirkan Forkopimda, kepala OPD se-Sulbar, pemangku kepentingan, serta perwakilan dari perguruan tinggi dan instansi pusat.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi mengungkapkan bahwa pembangunan Sulbar telah menunjukkan perkembangan positif sejak 2025, dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Namun, ia menekankan bahwa persoalan pengangguran masih menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani.
“Kita bangga, pertumbuhan ekonomi Sulbar sudah di atas rata-rata nasional dan telah membawa perbaikan pada angka kemiskinan. Namun, kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, termasuk mengkaji faktor musim yang memengaruhi ketersediaan lapangan kerja di beberapa sektor,” jelas Suhardi Duka.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk program padat karya yang akan digelar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat infrastruktur lokal.
Dalam forum yang menghadirkan partisipasi luas ini, berbagai masukan dari seluruh elemen masyarakat akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan RKPD 2027. Pemerintah juga akan mengacu pada proyeksi dan rekomendasi dari Bank Indonesia untuk memastikan target pembangunan yang direncanakan realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi nasional.
“Kita buka pintu lebar-lebar untuk semua pandangan, masukan, dan kritik. Semua itu akan kita jadikan dasar agar penyusunan RKPD 2027 lebih tepat sasaran, partisipatif, berbasis data, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegas Gubernur Suhardi.
Diharapkan, dengan penyusunan RKPD 2027 yang melibatkan seluruh pihak, Sulbar dapat melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. (Rls)
