MAJENE, FMSNEWS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023. Pembahasan yang digelar di Gedung DPRD Majene itu berlangsung maraton sejak awal pekan ini, bahkan hingga malam hari.
Pada Senin malam, 21 November 2022, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat intensif membahas sejumlah agenda dan prioritas pembangunan tahun 2023. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir bergiliran memenuhi undangan dewan untuk memberikan laporan capaian kinerja dan realisasi pendapatan daerah.
Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamafo, mengatakan bahwa pembahasan RAPBD tahun 2023 ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin RAPBD 2023 ini benar-benar berpihak pada rakyat. Setiap OPD harus memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kegiatan seremonial,” ujar Salmawati.
Ia menambahkan, pembahasan anggaran kali ini dilakukan secara bergantian oleh pimpinan dewan agar seluruh tahapan berjalan efektif dan efisien. “Kami bekerja siang dan malam karena waktu pembahasan cukup terbatas, tetapi kami ingin hasilnya berkualitas,” tambahnya.
Ketua TAPD Majene yang juga Sekretaris Daerah, Ardiansyah, turut hadir bersama Kepala BPKAD, Kasman Kabil, dan sejumlah anggota TAPD lainnya. Mereka memaparkan rencana pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dan dukungan dana transfer pusat.
Ardiansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan dan belanja publik. “Kita harus memastikan anggaran yang tersusun nanti tidak hanya untuk pembangunan fisik, tapi juga peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti capaian PAD beberapa OPD yang dinilai belum maksimal. Ketua Komisi III DPRD Majene, Abdul Wahab, menyebut masih ada instansi yang perlu bekerja lebih keras dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
“Kami menemukan ada OPD yang belum mencapai 80 persen target PAD hingga triwulan ketiga. Ini perlu menjadi perhatian, terutama sektor-sektor potensial seperti perhubungan, retribusi parkir, dan pengelolaan aset,” tegas Wahab.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Majene, H. Hindria, menyampaikan pihaknya akan berupaya meningkatkan pendapatan melalui retribusi sampah yang sempat menurun tahun lalu. “Kami akan mengaktifkan kembali sistem penarikan retribusi dan memperbaiki basis data pelanggan, agar potensi PAD dari sektor kebersihan bisa meningkat,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan, juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan yang dinilai belum mencapai target PAD sesuai kesepakatan. “Dari sekian banyak objek PAD yang dikelola, seperti retribusi parkir dan terminal, hasilnya belum maksimal. Ke depan, kami ingin semua OPD pengelola PAD bisa mencapai minimal 90 persen dari target,” ujarnya.
Pembahasan RAPBD 2023 dijadwalkan berlangsung secara maraton hingga seluruh dokumen anggaran selesai diverifikasi. DPRD menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembahasan sesuai jadwal, agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Majene dapat dimulai tepat waktu.
“Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Salmawati Djamado. (Adv)
