MAMUJU – FMSnews.co.id, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus memperkuat langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Kolaborasi ini nyata melalui kegiatan Capacity Building dan Benchmarking Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar serta pelaku usaha pangan strategis yang berlangsung di Jakarta pada 21–23 Juli 2026.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulbar, Rachmad, menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan BI Sulbar. Langkah ini sejalan dengan komitmen Gubernur Suhardi Duka dalam menjawab tantangan pengendalian inflasi, mulai dari ketergantungan pasokan dari luar daerah, tingginya biaya distribusi, hingga belum optimalnya sistem data pangan yang terhubung satu sama lain.
Selama tiga hari di ibu kota, rombongan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lembaga kunci, antara lain Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, serta pengelola pangan DKI Jakarta seperti PT Food Station Tjipinang Raya dan Perumda Pasar Jati Unit Kramat Jati.
Dari pertemuan tersebut, Kementerian Pertanian RI memberikan dukungan nyata berupa alokasi pengembangan kawasan komoditas hortikultura. Untuk komoditas cabai, secara nasional dikembangkan lahan seluas 3.000 hektar, di mana Sulawesi Barat mendapat bagian: Mamuju 10 hektar, Mamasa 5 hektar, Polewali Mandar 5 hektar, dan Pasangkayu 4 hektar. Selain itu, dikembangkan pula sentra bawang merah seluas 5 hektar di Majene dan bawang putih 20 hektar di Mamasa.
Selain dukungan lahan, TPID Sulbar juga memetik pelajaran berharga dari pola tata kelola pasokan pangan di Jakarta, seperti sistem peringatan dini stok pangan hingga penerapan kemitraan kontrak tani antara BUMD dengan kelompok tani guna menjamin kepastian harga dan pasar.
Puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah kesepakatan untuk mengembangkan aplikasi SAPEDA 2.0. Pengembangan ini mengadopsi keunggulan sistem Informasi Pangan Jakarta berbasis gawai, memungkinkan petugas di lapangan melaporkan perkembangan harga secara langsung, tepat waktu, dan akurat. Pengembangan sistem ini dikerjakan Dinas Kominfosantik Sulbar dan akan terintegrasi dengan data Neraca Pangan milik Bapanas.
“Tujuan utama kami adalah melancarkan rantai distribusi, mendorong digitalisasi pemantauan harga, serta memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan pemutakhiran data Neraca Pangan secara berkala. Dengan begitu, intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah dapat lebih tepat sasaran,” jelas Rachmad.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap arahan dan pembelajaran yang didapat dapat segera diterjemahkan menjadi langkah nyata, guna mewujudkan harga pangan yang stabil, rantai pasok yang efisien, serta ketahanan pangan yang kokoh bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
