Kerjasama dengan PT SMI dipercepat, pencairan ditargetkan Juli 2026 agar seluruh pembangunan rampung akhir tahun
MAMUJU – FMSnews.co.id, Tekanan berat menghantam keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sepanjang tahun 2026 ini. Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi dana transfer senilai Rp330 miliar membuat rencana pembangunan terancam macet. Untuk menambal kekurangan tersebut dan menjaga laju pertumbuhan daerah, Pemerintah Provinsi Sulbar kini resmi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Langkah darurat ini menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, bersama tim penilai dari PT Sbar, sebagai tindak lanjut survei lapangan atas proyek-proyek vital yang sempat tertahan. Jelas terlihat, di balik semangat membangun, persoalan keterbatasan anggaran menjadi batu sandungan terbesar saat ini.
“Kebutuhan infrastruktur di Sulbar masih sangat besar, mulai dari jalan penghubung, fasilitas umum, hingga pendukung ekonomi masyarakat. Namun di saat kami bersiap melangkah, pendapatan yang diharapkan berkurang tajam hingga Rp330 miliar. Pinjaman Rp200 miliar ini bukan untuk menutupi lubang rutin, melainkan penyelamat agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan,” ungkap Junda Maulana usai rapat, Sabtu (6/6/2026).
Inisiatif ini sejatinya sudah digagas sejak November 2025 lalu dan telah mendapat lampu hijau persetujuan dari DPRD Sulbar. Dana yang dikucurkan nantinya akan murni dialokasikan untuk belanja modal dan percepatan penyelesaian proyek strategis yang menjadi prioritas daerah.
Namun, perjalanan menuju pencairan dana masih menyisakan pekerjaan rumah. Tim PT SMI dalam verifikasi lapangan meminta kelengkapan dokumen teknis dan hukum yang rinci, mulai dari kejelasan status kepemilikan aset jalan, dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), izin penggunaan kawasan hutan, hingga laporan kinerja keuangan daerah.
Menyadari waktu yang tersisa kian sempit, Junda Maulana memberikan tenggat waktu tegas kepada seluruh kepala dinas dan badan terkait. Seluruh kekurangan administrasi harus rampung diperbaiki dan diserahkan dalam kurun waktu satu minggu ke depan. Keterlambatan sedikit saja dikhawatirkan akan mengurangi daya guna dana tersebut.
“Saya minta semua dikerjakan sekarang juga. Yang bisa dijawab langsung dijawab, yang butuh dokumen tambahan segera dicari. Jangan sampai proses ini berlarut-larut. Kami juga memohon bantuan PT SMI untuk menjadi jembatan melaporkan urgensi Sulbar kepada pemerintah pusat, agar persetujuan dipercepat mengingat kondisi keuangan kami yang sedang tertekan,” tegas Junda.
Target waktu menjadi kunci keberhasilan langkah ini. Pemprov Sulbar menargetkan dana pinjaman cair penuh pada Juli 2026 nanti. Setelah dana masuk, proses tender akan dibuka secara serentak dan memakan waktu sekitar 40 hari. Pengerjaan fisik di lapangan direncanakan berjalan selama tiga hingga empat bulan ke depan. Karena menggunakan skema anggaran tahun berjalan, seluruh proyek wajib tuntas seratus persen sebelum tahun berganti.
“Prinsipnya kami tidak mau mengumumkan tender jika anggaran belum pasti ada. Begitu uang masuk bulan Juli, pekerjaan langsung dimulai dan diselesaikan tahun ini juga. Kami optimis jalur pembiayaan ini adalah solusi cerdas agar masyarakat tetap merasakan kemajuan fasilitas umum meski di tengah guncangan fiskal yang berat,” tambahnya.
Langkah berani Pemprov Sulbar ini kini menjadi sorotan, apakah pinjaman daerah ini mampu menjadi penopang ekonomi pembangunan atau justru menambah beban keuangan di masa depan. Namun bagi Sulbar saat ini, pilihan melanjutkan pembangunan dianggap lebih krusial demi menjaga iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat enam kabupaten di bawah naungannya.
