MAMUJU, FMSnews.co.id. – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (11/03/2026).
Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, termasuk para Kepala Dinas, Instansi Vertikal, serta unsur terkait. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah di tengah dinamika kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan.
Dalam arahannya, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini masih berada dalam tekanan signifikan, salah satunya akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak yang berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kebutuhan minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, sekitar 1 juta barel per hari masih harus dipenuhi melalui impor,” jelasnya.
Menurut Gubernur, kenaikan harga minyak dunia akan memberikan beban tambahan besar pada anggaran negara. “Kondisi APBN kita sangat tertekan. Jika harga minyak naik dari 80 dolar menjadi 100 dolar per barel, maka tambahan kebutuhan anggaran akan sangat besar. Inilah yang membuat pemerintah harus melakukan efisiensi,” ujarnya.
Ia memperkirakan kebijakan efisiensi anggaran masih akan berlanjut hingga tahun 2027. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi pembangunan yang lebih adaptif, efektif, dan efisien, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan investasi daerah sebagai salah satu kunci utama mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Sulbar.
Saat ini, realisasi investasi di Sulawesi Barat masih tergolong rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan. Target investasi daerah berada pada kisaran 24 persen, namun realisasinya baru mencapai sekitar 9 persen.
“Ini masih sangat rendah. Untuk tahun 2027 kita harus berupaya mencapai target bahkan melampauinya,” tegasnya.
Meski demikian, ia optimistis capaian investasi dapat meningkat signifikan seiring mulai masuknya sejumlah investor yang menunjukkan minat berinvestasi di Sulawesi Barat. Beberapa investor telah menunjukkan ketertarikan pada sektor sumber daya alam yang saat ini tengah dalam proses tender, selain sektor pariwisata dan infrastruktur.
Suhardi Duka juga menyoroti pentingnya penguatan mitigasi bencana, mengingat risiko bencana masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian indikator pembangunan daerah.
Saat ini, indikator pembangunan Sulawesi Barat berada di angka sekitar 91 persen. Jika investasi meningkat dan mitigasi bencana diperkuat, angka tersebut diproyeksikan bisa naik hingga 95 persen bahkan mendekati 100 persen.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program pembangunan menyertakan komponen mitigasi bencana, terutama di wilayah yang rawan gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Hal ini untuk meminimalkan kerugian dan menjamin kelangsungan pembangunan,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional serta memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan realistis.
Ia menegaskan agar target kinerja tidak dibuat terlalu rendah hanya agar mudah tercapai. “Target jangan dibuat terlalu rendah hanya supaya pasti tercapai. Target harus realistis sekaligus menantang agar kinerja pemerintah benar-benar meningkat,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan tantangan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Saat ini, belanja pegawai di lingkungan Pemprov Sulbar masih berada di kisaran 34 persen. Untuk itu, diperlukan strategi penyesuaian yang cermat, seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan reorganisasi struktur organisasi, agar komposisi anggaran dapat lebih sehat tanpa mengganggu pelayanan publik.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen. Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun sekitar 1 persen setiap tahun, hingga berada pada kisaran 8,8 hingga 8,1 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 2,2 hingga 2,13 persen.
Menurut Suhardi Duka, seluruh target tersebut sangat bergantung pada meningkatnya investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Investasi adalah kunci untuk membuka lapangan kerja. Jika investasi meningkat, maka pengangguran dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat,” pungkasnya.
