MAJENE – FMSnews.co.id, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majene terus memperkuat pondasi pengawasan demokrasi dari akar rumput. Melalui kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang digelar di kantor Bawaslu Majene, Senin (18/5/2026), sebanyak 20 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat umum, mahasiswa, dan pemilih pemula dibekali pengetahuan mendalam mengenai regulasi, mekanisme, dan teknik pengawasan tahapan pemilu. Langkah ini menjadi strategi utama memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan.
Ketua Bawaslu Majene, Syofian Ali, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara negara, tetapi juga keterlibatan aktif warga. Program P2P ini dirancang khusus untuk mengubah pola pikir masyarakat, dari sekadar menjadi penonton pemilu menjadi pengawas yang paham hak dan kewajibannya.
“Keterlibatan langsung dalam proses pemilu sangat penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian aktif yang memastikan proses berlangsung jujur dan transparan. Kami berharap pendidikan ini menjadi proses belajar yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata di tengah masyarakat,” ujar Syofian.
Senada dengan hal itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Subhan, menekankan peran krusial partisipasi publik dalam menekan angka pelanggaran. Menurutnya, semakin banyak mata dan telinga masyarakat yang mengawasi, maka kualitas pengawasan akan semakin tajam dan potensi kecurangan dapat diminimalkan.
“Program ini sangat membantu Bawaslu dalam memonitor setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga rekapitulasi suara. Informasi dan laporan dari masyarakat adalah data paling berharga bagi kami di lapangan,” jelas Subhan.
Kegiatan ini berlangsung sangat interaktif dengan materi yang disusun sistematis dan aplikatif. Pada sesi pertama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Majene, Edyatma Jawi, memaparkan teknis pencegahan pelanggaran, cara melaporkan dugaan pelanggaran, hingga mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
Sesi kedua dilanjutkan oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Yanti Reski Amaliah, yang mengulas strategi membangun gerakan pengawasan, penguatan jaringan komunitas, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan pemilu.
Antusiasme peserta terlihat tinggi selama diskusi berlangsung. Banyak pertanyaan tajam diajukan terkait batasan aturan kampanye, verifikasi bukti pelanggaran, hingga perlindungan bagi pelapor. Seorang peserta dari kalangan mahasiswa mengaku materi dan simulasi pelaporan yang dipraktikkan sangat membantu meningkatkan kepercayaan dirinya untuk turut serta mengawasi.
“Setelah mengikuti ini, saya jadi lebih paham alur tahapan pemilu dan langkah apa yang harus saya ambil jika melihat ada hal yang menyimpang. Saya siap menjadi bagian dari jaringan pengawas di lingkungan saya,” ujar salah satu peserta.
Menutup kegiatan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulbar, Arhamsyah, mengingatkan para kader P2P untuk tidak berhenti pada pengetahuan saja, tetapi harus aktif bergerak. Ia menyoroti tantangan utama selama ini: rendahnya keberanian masyarakat melapor meski mengetahui adanya pelanggaran.
“Kurangnya partisipasi dalam pelaporan masih menjadi masalah besar. Tanpa laporan dari publik, banyak pelanggaran sulit terdeteksi. Partisipasi kalian adalah kunci utama menjaga integritas demokrasi kita,” tegas Arhamsyah.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, para peserta diharapkan kembali ke komunitas masing-masing sebagai agen perubahan, penyebar informasi, dan garda terdepan yang memastikan setiap tahapan pemilu ke depan berjalan bersih dan bermartabat.
