Kepala Dispoparekraf Sulbar: Penguatan Sistem Pengendalian Internal Kunci Pelayanan Transparan dan Berintegritas
MAMUJU – Membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Langkah nyata terus ditempuh, salah satunya melalui kegiatan Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang digelar di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Senin (8/6/2026).
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Sulawesi Barat turut aktif ambil bagian dalam kegiatan strategis ini melalui perwakilannya, Asmadi, selaku Analis Perencana sekaligus penanggung jawab SPIP di lingkungan dinasnya. Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal, sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat, Zulherizal, saat membuka acara menegaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. “Tanpa pengendalian yang kuat, program pembangunan berisiko tidak berjalan sesuai tujuan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan SPIP serta IEPK harus terus ditingkatkan di setiap instansi,” ujarnya.
Senada disampaikan Inspektur Sulbar, M. Natsir, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menekankan bahwa asistensi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi sekaligus penguatan, bukan sekadar seremonial. “Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini menjadi kunci agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tambahnya.
Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan materi mendalam yang disampaikan oleh pemateri utama Rochmad Budiyono. Mulai dari konsep dasar IEPK dan SPIP Terintegrasi, sosialisasi aplikasi survei persepsi efektivitas pengendalian risiko integritas, hingga pemahaman teknis mengenai Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) sebagai langkah antisipatif mencegah penyimpangan.
Perwakilan Dispoparekraf Sulbar, Asmadi, mengaku mendapatkan wawasan berharga yang akan diterapkan di lingkungan kerjanya. “Kami memperoleh banyak pengetahuan baru yang sangat relevan. Materi tentang manajemen risiko dan pencegahan kecurangan akan menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan tata kelola di dinas kami,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur dalam memahami sistem pengendalian merupakan investasi jangka panjang.
“Keikutsertaan kami dalam asistensi ini menunjukkan komitmen kuat Dispoparekraf Sulbar. Kami ingin memastikan setiap program, anggaran, dan pelayanan yang kami berikan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Penguatan sistem pengendalian internal adalah kunci agar kami bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa celah penyimpangan,” tegas Bau Akram Dai.
Ia menambahkan, Dispoparekraf Sulbar berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan risiko dan pengawasan internal. Dengan pengendalian yang semakin efektif, diharapkan kinerja dinas dapat meningkat, pelayanan menjadi lebih efisien, dan kepercayaan masyarakat semakin tumbuh.
Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang terus mendorong terciptanya birokrasi bersih, bebas korupsi, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
