MAJENE, FMSNEWS.CO.ID – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar pada 16 November 2022 masih menyisakan sejumlah agenda penting yang belum tuntas. Salah satunya adalah pembahasan terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD 2023 yang berada di bawah kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Anggota Banggar DPRD Majene, Rahman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kinerja Bapenda. Ia menilai, capaian realisasi pendapatan tahun 2022 sangat jauh dari maksimal. Dari target yang telah ditetapkan, Bapenda hanya mampu mencapai 54 persen.
“Kalau melihat realisasi ini, sangat-sangat tidak maksimal. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan, tolong diagendakan khusus pertemuan dengan Bapenda,” kata Rahman di gedung DPRD Majene usai rapat Banggar dengan TAPD, Rabu (16/11/2022).
Rahman menilai capaian yang minim itu menunjukkan adanya ketidakseriusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Bapenda, dalam menggenjot pendapatan asli daerah. Menurutnya, Pemda tidak menunjukkan kesungguhan dalam memaksimalkan potensi yang ada.
“Mereka sepertinya hanya setengah-setengah, tidak ada upaya serius menggenjot PAD,” tegas politisi Gerindra asal Malunda itu.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh anggota Banggar lainnya, Muhammad Syafaat. Ia menilai, kinerja Bapenda dalam merealisasikan target PAD 2022 sangat jauh dari harapan. Padahal, menurutnya, banyak potensi yang bisa dimaksimalkan jika Pemda benar-benar serius.
“Sayang sekali kalau begini, saya melihat Pemerintah kurang serius lah,” ujar Syafaat.
Ia kemudian menyinggung aturan baru dari pemerintah pusat, yakni keluarnya Permendagri Nomor 84 Tahun 2021 yang mengisyaratkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara ekonomi. Menurut Syafaat, regulasi tersebut menegaskan bahwa Pemda tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), karena penggunaannya sudah ditentukan secara ketat.
“Itu artinya kita disuruh untuk mandiri. Kita tidak bisa lagi berharap kepada dana DAU karena di situ semua pos-posnya sudah ditentukan dari pusat. Jadi kalau tidak ada PAD ya setengah mati kita,” tegas Syafaat.
Politikus Fraksi PPP itu berharap Pemda semakin serius dalam upaya meningkatkan PAD. Sebab, jika pendapatan asli daerah rendah, maka kemampuan Pemda untuk membiayai kebutuhan operasional maupun pembangunan akan sangat terbatas.
“Tidak akan ada program pembangunan yang bisa kita lakukan kalau PAD rendah. Karena itulah penting bagi Pemda untuk bekerja keras menggali potensi yang ada,” pungkas Syafaat.
Desakan anggota Banggar ini menjadi peringatan bagi Pemda Majene agar segera melakukan langkah konkret dalam meningkatkan PAD. Salah satu upaya yang diharapkan adalah menggelar rapat khusus antara pimpinan dewan dengan Bapenda untuk membahas lebih detail strategi peningkatan pendapatan daerah.
Menurut para legislator, potensi PAD Majene sebenarnya cukup besar jika mampu dimaksimalkan. Berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset daerah bisa menjadi sumber pemasukan penting. Namun tanpa keseriusan dan strategi yang jelas, potensi tersebut akan sulit diwujudkan.
Dengan situasi fiskal yang menuntut kemandirian daerah pasca keluarnya Permendagri 84/2021, para anggota Banggar menekankan bahwa Pemda tidak punya pilihan lain selain memperkuat kinerja Bapenda. Hanya dengan PAD yang kuat, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. (Adv)
