crossorigin="anonymous">     crossorigin="anonymous">
Mateng  

Sinergi Lintas Sektor, Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Mamuju Tengah Dimatangkan

Peran Posyandu Diperkuat untuk Pemenuhan Layanan Dasar Masyarakat

MATENG — FMSnews.co.id, 1 April 2026 — Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong peningkatan kualitas layanan dasar di tingkat desa, salah satunya melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada Selasa (31/3/2026).

Kegiatan koordinasi ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah serta Tim Penggerak Posyandu se-Kabupaten Mamuju Tengah. Fokus utama pertemuan adalah mematangkan tahapan sosialisasi dan implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi acuan nasional dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat di seluruh desa dan kelurahan di wilayah provinsi.

Baca Juga  HIKMAT (HIMPUNAN KELUARGA MANDAR TANDE) MAMUJU TENGAH DORONG PEMKAB MAMUJU TENGAH BANGUN INFRASTRUKTUR SEKOLAH DAN JALAN DI DESA TASOKKO

Langkah kolaboratif ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni “Sulbar Maju dan Sejahtera”, dengan penekanan pada pemerataan akses layanan publik hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Dalam pertemuan yang berlangsung intens, pembahasan mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penyusunan strategi kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan desa, hingga pemetaan cara mengoptimalkan fungsi Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar yang dekat dengan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Supiati Sahid, menekankan bahwa sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan implementasi program ini.

Baca Juga  SDK di Mateng: Saya Tidak akan Meninggalkan Daerah Ini

“Tanpa kesamaan persepsi dan komitmen bersama dari semua pihak—baik pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa—implementasi SPM di lapangan akan sulit berjalan dengan optimal dan merata,” ujar Supiati.

Ia juga menyoroti peran strategis Posyandu yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga sebagai gerbang akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait SPM lainnya.

“Posyandu adalah garda terdepan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Jika kapasitas sumber daya manusia dan sistem koordinasinya diperkuat, kualitas serta cakupan layanan dasar di lapangan akan ikut meningkat secara signifikan,” tambahnya.

Baca Juga  Kehadiran Tambang Pasir di Desa Karossa Picu Konflik Horizontal, Satu Orang Warga Dibacok

Melalui koordinasi ini, pihak-pihak terkait telah menyusun langkah konkret yang akan segera dijalankan, mulai dari penyusunan modul sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal hingga penetapan jadwal pelaksanaan di setiap kecamatan. Tujuan utama adalah memastikan bahwa implementasi SPM di Sulawesi Barat—khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah—tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar memberikan dampak positif yang dirasakan secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-7063190161419447, DIRECT, f08c47fec0942fa0