NASIONAL — FMSnews.co.id, Setiap warga negara memang memiliki hak konstitusional untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi secara bebas. Namun, narasi atau tulisan bergaya berita yang disebarkan melalui akun pribadi di media sosial tidak secara otomatis diakui sebagai produk jurnalistik resmi, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Pers. Hal ini penting dipahami masyarakat yang aktif membagikan informasi di ruang digital.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, suatu lembaga dapat disebut sebagai perusahaan pers jika berbadan hukum Indonesia — seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Koperasi — serta memiliki struktur redaksi yang jelas dan terdaftar. Tanpa memenuhi syarat tersebut, akun media sosial yang memuat informasi dikategorikan oleh Dewan Pers sebagai akun pribadi atau konten kreator, bukan lembaga pers.
Akibatnya, jika terjadi sengketa informasi atau ada pihak yang merasa dirugikan, penyelesaiannya tidak dapat menggunakan mekanisme Hak Jawab maupun mediasi di Dewan Pers sebagaimana berlaku bagi media pers resmi. Penulis tulisan di media sosial akan menghadapi konsekuensi hukum langsung melalui ketentuan pidana dan perdata umum.
Beberapa risiko hukum yang perlu dipahami antara lain: pertama, penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik dapat dikenakan Pasal 27A UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 433 KUHP Baru. Kedua, menyebarkan informasi yang tidak akurat atau berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dapat dijerat pasal penyebaran berita bohong. Ketiga, menyalin utuh karya, foto, atau video dari media resmi tanpa izin dan atribusi yang jelas melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Keempat, menyebarkan data pribadi orang lain tanpa dasar hukum yang sah dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Oleh karena itu, masyarakat disarankan menyampaikan informasi apa adanya dengan bahasa yang informatif. Hindari sikap menghakimi atau menuduh, serta selalu gunakan kata “diduga” untuk peristiwa yang belum memiliki putusan pengadilan yang tetap. Jangan mengaku sebagai wartawan atau jurnalis jika tidak terikat pada perusahaan pers resmi, dan apabila mengutip informasi dari sumber lain, sampaikan dengan bahasa sendiri serta cantumkan sumbernya secara jelas.
Kebebasan berekspresi tetap dijamin undang-undang, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.













