MAMUJU — FMSnews.co.id, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat secara resmi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada Senin (31/8/2026) hingga Selasa (1/9/2026), ini melibatkan 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Jumiaty Mahmud, turut dihadiri oleh para anggota Komisi II, staf pendukung, serta jajaran pimpinan dan perwakilan dari ke-13 OPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk memastikan setiap program yang direncanakan dan anggaran yang telah disetujui benar-benar terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Jumiaty Mahmud, menjelaskan bahwa monev ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh masing-masing OPD.
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan perencanaan. Kalau ada program atau aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, harus segera diketahui kendalanya dan dikomunikasikan dengan pihak pengusul,” tegas Jumiaty.
Salah satu fokus utama yang mendapat sorotan khusus adalah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perkebunan di Polewali Mandar. Jumiaty meminta pihak terkait untuk segera mengoptimalkan pengelolaan UPTD tersebut dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia secara maksimal. Terlebih lagi, kejelasan status penguasaan lahan harus dipastikan agar aset milik daerah tidak terbengkalai atau berpotensi menjadi lahan tidur yang tidak memberikan nilai manfaat.
“Pengelolaan UPTD Polman harus dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada. Status lahan yang dikelola juga harus jelas, sehingga aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terkesan menjadi lahan tidur,” ujarnya.
Komisi II juga mengingatkan seluruh OPD agar responsif terhadap aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Setiap usulan dan harapan warga yang telah masuk dalam proses pembahasan APBD wajib ditindaklanjuti atau dikomunikasikan statusnya secara terbuka, sehingga masyarakat tidak merasa diabaikan dan memperoleh kepastian informasi.
Diharapkan, melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, pelaksanaan APBD Sulawesi Barat tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barar.













