MAJENE – FMSnews.co.id, Tingginya angka Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius kalangan intelektual dan pemuda. Tak sekadar diam melihat data statistik, Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) bergerak nyata dengan menggelar dialog publik lintas sektor bertajuk “Dari Data ke Aksi: Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Majene”.
Kegiatan ini menjadi ruang temu strategis yang mempertemukan mahasiswa, pemerintah daerah, akademisi, pegiat pendidikan, hingga masyarakat umum. Tujuannya jelas: mengangkat persoalan pendidikan dari sekadar deretan angka di atas kertas, menelusuri akar masalah yang terjadi di lapangan, dan merumuskan solusi komprehensif agar hak pendidikan setiap anak di Bumi Assamalewuang terjamin.
Ketua Umum IM3I periode 2018–2019, Dicky Zulkarnain Madjid, menegaskan bahwa tema yang diusung merupakan ajakan tegas bagi semua pihak untuk bergerak. Menurutnya, data yang dimiliki pemerintah maupun lembaga terkait tidak boleh berhenti sebagai laporan semata, melainkan harus menjadi dasar utama penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Data harus berubah menjadi kebijakan, dan kebijakan harus berubah menjadi aksi nyata. Harapan kami sederhana: tidak ada lagi anak di Majene yang kehilangan hak dasarnya untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap anak berhak memiliki masa depan, dan pendidikan adalah jalannya,” ujar Dicky dalam diskusi yang berlangsung dinamis tersebut.
Dalam pembahasan mendalam, para peserta dan pengamat membedah berbagai faktor krusial yang menjadi penyebab utama maraknya anak putus sekolah. Akademisi sekaligus Dosen Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Dr. Mithhar, S.Pd., M.Pd., memaparkan bahwa persoalan ini sangat kompleks dan saling berkaitan.
Beberapa faktor utama yang menjadi sorotan antara lain kondisi ekonomi keluarga yang masih memprihatinkan, rendahnya kesadaran sebagian orang tua akan pentingnya pendidikan jangka panjang, maraknya fenomena pernikahan usia dini yang memutus masa sekolah anak, serta keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan di sejumlah wilayah terpencil dan pedesaan.
Menyikapi rumitnya persoalan ini, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene, Misbahuddin, S.sos.I., M.Pd., menyambut baik inisiatif yang digagas IM3I. Ia menegaskan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah.
“Persoalan anak putus sekolah bukanlah beban semata-mata di pundak pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita semua—pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi yang kuat dan kerja sama lintas sektor adalah kunci utama agar solusi yang dihasilkan bisa menyentuh akar masalah dan efektif mengurangi angka putus sekolah,” tegas Misbahuddin.
Melalui forum dialog ini, IM3I menargetkan lahirnya rekomendasi konkret dan langkah strategis yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan regulasi dan kebijakan pendidikan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
Gerakan ini menjadi bukti nyata kepedulian warga Majene terhadap masa depan generasi penerus. Komitmen bersama telah diletakkan: isu pendidikan harus terus dikawal secara berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang, agar setiap anak di Kabupaten Majene bisa bermimpi besar dan meraih masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan.
