MAMUJU — FMSnews.co.id, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyelesaikan pembahasan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, dengan menetapkan 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan menjadi prioritas legislasi daerah. Rapat kerja berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, pada Kamis (15/10/2026).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Habsi Wahid, dan dihadiri oleh anggota Bapemperda, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta jajaran Sekretariat DPRD Sulbar.
Sepuluh Ranperda yang disepakati mencakup rancangan yang masih dalam proses penyelesaian dari tahun 2026, serta sejumlah usulan baru yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
“Kita mau finalisasi Propemperda tahun 2027. Tadi kita sudah mengusulkan 10 Ranperda dari OPD-OPD. Ada yang sifatnya berlanjut dari tahun 2026, kemudian ada juga yang sama sekali baru untuk tahun 2027 ini,” ujar Habsi Wahid usai rapat.
Seluruh OPD terkait telah menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan naskah akademik dan dokumen pendukung masing-masing rancangan tepat waktu. Kelengkapan dokumen ini menjadi syarat mutlak agar proses pembahasan dan penetapan dapat berjalan lancar sesuai tahapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pertemuan tadi kita sepakati, insyaallah semua OPD siap menyelesaikan rancangan-rancangan peraturan daerahnya dan naskah akademiknya. Dengan demikian, pada paripurna yang akan datang, insyaallah dengan konsep ini kita akan setujui,” tambahnya.
Habsi menegaskan bahwa penyusunan Propemperda bukan sekadar agenda rutin lembaga legislatif, melainkan wujud sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Setiap Ranperda yang masuk daftar prioritas diharapkan memiliki urgensi yang jelas, berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Barat.
Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sulbar untuk mendapatkan persetujuan penetapan. Diharapkan, seluruh peraturan daerah yang lahir nantinya dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Barat.













