MAJENE, FMSNEWS.CO.ID — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar rapat kerja (Raker) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Majene, Selasa 29 November 2022. Pertemuan yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Majene, Jalan Ammana Pattolawali, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, ini membahas secara mendalam realisasi program dan serapan anggaran Dinas Sosial tahun 2022.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Majene, Abdul Wahab, SH, didampingi Sekretaris Komisi III Muhammad Yahya Nur, serta dua anggota, Syahrir dan Armiah. Dari pihak Dinas Sosial, hadir sejumlah pejabat struktural termasuk dua kepala bidang (Kabid) yang bergantian memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program dan capaian realisasi anggaran pada tahun berjalan.
Dalam rapat yang berlangsung cukup dinamis itu, para anggota Komisi III menyoroti sejumlah program Dinas Sosial yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan. Pihak DPRD menekankan pentingnya transparansi serta akurasi data realisasi anggaran pada setiap triwulan agar tidak terjadi tumpang tindih laporan keuangan maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
Menurut Sekretaris Komisi III, Muhammad Yahya Nur, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh anggaran yang telah disetujui benar-benar digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. “Kami ingin mendalami capaian program dan serapan anggaran. Ini bagian dari fungsi pengawasan dewan agar pelaksanaan anggaran sesuai sasaran,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi III, Abdul Wahab. Ia menegaskan bahwa pengawasan DPRD terhadap realisasi anggaran bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata bagi warga Majene. “Kita ingin melihat sejauh mana program-program Dinsos dijalankan. Apakah targetnya tercapai dan anggarannya terserap dengan baik,” kata Wahab.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III, Armiah, menyoroti adanya sisa anggaran sekitar Rp300 juta yang belum terealisasi hingga triwulan II, padahal menurutnya, sebagian besar anggaran tersebut adalah untuk pembayaran gaji pegawai yang seharusnya telah habis dibayarkan. “Apakah ada tunjangan yang belum dibayarkan? Karena kalau untuk gaji pegawai, mestinya sudah habis teralokasi,” tanya Armiah dalam forum tersebut.
Dua kepala bidang dari Dinas Sosial yang hadir secara bergantian memberikan penjelasan terkait realisasi anggaran, namun belum seluruhnya dapat memaparkan secara rinci penyebab adanya sisa anggaran tersebut. Hingga rapat ditutup, pihak Dinas Sosial belum memberikan keterangan lengkap terkait rincian penggunaan anggaran dan kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
Komisi III DPRD Majene kemudian meminta Dinas Sosial untuk segera melakukan revisi laporan realisasi anggaran dan menyampaikan kembali hasil perbaikannya kepada dewan. Revisi tersebut diharapkan mencakup data lengkap mengenai program pada Triwulan I, II, dan III tahun 2022, termasuk perincian belanja pegawai, program bantuan sosial, serta kegiatan penunjang lainnya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya DPRD Majene menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPRD berharap agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Majene dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran publik. (Adv)
