MAMUJU — FMSnews.co.id, Di balik risiko ombak dan terik matahari saat melaut, kini negara menghadirkan jaring pengaman yang lebih berharga bagi para nelayan Sulawesi Barat: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Komitmen ini dipertegas dalam Rapat Teknis Perlindungan Pekerja Rentan yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar, Senin (31/8/2026), sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Junda Maulana.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Amir S., dan dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar Safaruddin, S.DM., perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Wilker Sulbar, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial, BAPPERIDA, dan sejumlah OPD terkait. Pembahasan mengerucut pada rencana pemberian asuransi ketenagakerjaan bagi nelayan serta penyepakatan fokus data kerja sama Pemprov Sulbar dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2027.
Langkah ini bukan hal baru. Tahun lalu, Pemprov Sulbar melalui DKP Sulbar telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berhasil menyerahkan santunan kepada nelayan serta keluarga nelayan yang mengalami risiko kerja — bukti nyata negara hadir di tengah masyarakat. Saat ini, dari total sekitar 48 ribu nelayan di seluruh Sulawesi Barat, sebanyak 22 ribu nelayan pemilik Kartu KUSUKA telah terdata dan masuk dalam skema perlindungan.
Untuk memperkuat program ini, Pemprov Sulbar telah membentuk Tim Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat melalui SK Gubernur Nomor 275 Tahun 2026. Dalam rapat, para peserta juga memaparkan kendala pendataan di lapangan untuk nelayan, petani, pekebun, dan kelompok pekerja rentan lainnya. Asisten I menganjurkan seluruh OPD memaksimalkan pendataan bersama para penyuluh pertanian maupun perikanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
BPJS Ketenagakerjaan menekankan pentingnya kejelasan pembagian anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan. Khusus sektor kelautan dan perikanan, disepakati bahwa asuransi nelayan akan dikhususkan kepada Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Perikanan yang memiliki risiko kerja paling tinggi.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM., menegaskan bahwa arah kebijakan perlindungan ini harus selaras dengan visi besar Pemprov Sulbar.
“Fokus program perlindungan ini sebaiknya kita arahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan misi Gubernur dan program pengendalian inflasi. Nelayan adalah garda terdepan ketahanan pangan dan inflasi kita. Jika mereka terlindungi, mereka bisa melaut dengan tenang, produktivitas naik, dan ekonomi keluarga mereka aman,” tegas Safaruddin.
Program ini bukan sekadar iuran, melainkan jaring penyelamat nyata bagi para pekerja rentan, mencakup dua perlindungan utama:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan saat bekerja hingga sembuh, serta memberikan santunan jika terjadi cacat tetap atau meninggal dunia.
2. Jaminan Kematian (JKM): Memberikan santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak peserta.
Dengan perlindungan ini, diharapkan para nelayan tidak lagi hanya bergantung pada keberuntungan saat melaut, tetapi memiliki kepastian perlindungan negara. Negara hadir — bukan hanya untuk menyediakan ruang melaut, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pahlawan pangan di Sulawesi Barat.
