MAMUJU – FMSnews.co.id, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat melakukan terobosan pelayanan publik. Gerai Samsat di lingkungan Kompleks Kantor Gubernur yang sebelumnya hanya beroperasi satu kali seminggu, kini resmi melayani masyarakat setiap hari kerja. Langkah ini diambil atas arahan Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur.
Perubahan jam layanan berlaku mulai sekarang, dengan jadwal Senin sampai Jumat pukul 08.00–11.00 WITA. Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah aparatur sipil negara, pegawai perkantoran, serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan pusat pemerintahan dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir, menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi layanan merupakan hasil evaluasi dan komitmen menghadirkan pelayanan yang lebih dekat.
“Dulu hanya buka setiap hari Selasa. Atas arahan Kepala Bapenda Sulbar, kami berkoordinasi dengan mitra Samsat Mamuju dan sepakat memperluas pelayanan menjadi setiap hari kerja,” ungkapnya di Mamuju, Rabu (24/6/2026).
Pengaturan baru ini lahir dari sinergi penuh antara Bapenda Sulbar, Ditlantas Polda Sulbar, dan PT Jasa Raharja Mamuju. Ketiga pihak sepakat bahwa kemudahan akses menjadi kunci utama meningkatkan kepatuhan perpajakan kendaraan.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan transformasi pelayanan adalah strategi utama mendorong pendapatan daerah sekaligus membangun kepercayaan publik.
“Kemudahan layanan adalah investasi kepercayaan. Semakin mudah, cepat, dan dekat aksesnya, semakin tinggi kepatuhan masyarakat. Ini yang kami dorong di seluruh unit kerja,” tegasnya.
Gerai Samsat di Kantor Gubernur dipilih sebagai lokasi strategis karena menjadi pusat aktivitas pemerintahan setiap hari. Hal ini juga selaras dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan.
Dengan perluasan jam operasional ini, Bapenda Sulbar menegaskan bahwa layanan publik tidak boleh menunggu masyarakat datang, melainkan harus bergerak mengikuti kebutuhan warga demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
