MAJENE – FMSnews.co.id, Isu kelangkaan dan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi solar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mengarah pada dugaan praktik permainan distribusi yang terorganisir. Tiga media online lokal, yakni Karabao.id, Telukmandar.com, dan Kilassulbar.id, secara serentak mengungkap dugaan kuat adanya praktik pelangsiran hingga penyalahgunaan alokasi solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor usaha produktif skala mikro.
Pemberitaan yang dimuat hampir bersamaan ini memantik kemarahan sekaligus kekhawatiran masyarakat, khususnya para nelayan yang menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir. Berdasarkan laporan investigatif ketiga media tersebut, masalah ketersediaan solar di lapangan bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan, melainkan adanya pengaliran pasokan ke sektor yang tidak berhak mendapatkan jatah subsidi.
Karabao.id menyoroti kecurigaan kuat para nelayan terhadap praktik di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Diduga keras, pihak pengelola SPBU justru melayani pengisian dalam jumlah besar kepada para pelangsir yang menggunakan kendaraan modifikasi maupun jeriken, sementara nelayan yang datang dengan kapal atau wadah kecil justru kesulitan mendapatkan jatah.
Sementara itu, Telukmandar.com mengangkat jeritan pilu para nelayan di wilayah Pangali-Ali. Mereka terpaksa mengurangi frekuensi melaut atau bahkan berhenti beroperasi sama sekali karena harus membeli solar dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dampak ekonomi langsung terasa: pendapatan menurun drastis sementara biaya operasional membengkak tak terkendali.
Ungkapan paling serius datang dari Kilassulbar.id yang memuat laporan dugaan adanya suplai solar subsidi yang dialirkan ke aktivitas pertambangan, sektor yang sama sekali tidak masuk dalam daftar prioritas penerima subsidi. Lebih mengkhawatirkan lagi, muncul indikasi keterlibatan oknum aparat yang diduga bertindak sebagai “pengayom” atau pelindung di balik beroperasinya praktik ilegal ini.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar masalah distribusi, melainkan sebuah kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan memiskinkan rakyat kecil. Subsidi yang bersumber dari uang rakyat dialihkan untuk menguntungkan segelintir pihak, sementara nelayan sebagai garda terdepan penyedia pangan harus menanggung akibatnya.
Merespons situasi yang semakin memanas ini, masyarakat Majene melalui berbagai elemen telah menyuarakan desakan keras kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, khususnya melalui Fuel Terminal Parepare, untuk segera turun tangan. Publik menuntut agar inspeksi mendadak (sidak) dilakukan secara menyeluruh, tidak sekadar memeriksa administrasi kertas, tetapi menelusuri alur pasokan dari tangki SPBU hingga ke tangan pengguna akhir.
“Kami minta Pertamina tegas. Jika ditemukan SPBU yang terbukti bermain, mengalirkan solar subsidi ke tambang atau dijual ke pengecer gelap, segera berikan sanksi berat hingga penyegelan permanen. Jangan biarkan fasilitas negara ini dijadikan ladang uang pribadi,” tegas salah satu perwakilan warga.
Selain Pertamina, aparat penegak hukum juga didorong untuk tidak tinggal diam. Dugaan keterlibatan oknum dan adanya jejaring mafia memerlukan penyelidikan mendalam untuk membongkar struktur pelaku di balik kelangkaan buatan ini.
Warga berharap kehadiran negara nyata terasa di pesisir Majene. Subsidi solar diciptakan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan pangan, bukan untuk dinikmati para pengusaha nakal dan jaringan mafia.
“Jangan sampai nelayan kecil dikorbankan sementara mafia solar bebas bermain di lapangan. Bertindaklah sebelum keresahan ini meluas menjadi gejolak sosial,” tandas warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pertamina maupun kepolisian terkait laporan serentak yang mengungkap praktik kecurangan distribusi BBM subsidi ini. Masyarakat kini menanti kepastian tindakan tegas demi mengembalikan hak mereka atas ketersediaan BBM subsidi yang murah dan terjangkau.
