POLMAN – FMSnews.co.id, Perkuat peran strategis kelembagaan desa, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indonesia secara resmi menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Barat untuk masa bakti 2026–2031. Pengesahan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 041/SK/DPP-ABPEDNAS/III/2026 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 06 Februari 2026.
Keputusan sah ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., dan Sekretaris Jenderal, Arhitya Yusma Perdana. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa pembentukan kepengurusan daerah ini bertujuan memperkuat organisasi agar semakin efektif menjalankan program kerja, sekaligus mengawal aspirasi, pengawasan, dan penyebaran informasi pembangunan desa di tingkat provinsi.
Berdasarkan lampiran surat keputusan tersebut, struktur pimpinan harian DPD ABPEDNAS Sulawesi Barat yang resmi menjabat adalah sebagai berikut:
DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) ABPEDNAS PROVINSI SULAWESI BARAT
MASA BAKTI 2026–2031
PENGURUS HARIAN:
- Ketua: DR. UMAR, S.Pd., M.Pd.
- Wakil Ketua I: ADYA TASWIN FREDI, S.Pd.
- Wakil Ketua II: ABIYASID HARUNA
- Wakil Ketua III: AGUSRIADI NATHSIR
- Wakil Ketua IV: MUHAMMAD GUNTUR
- Wakil Ketua V: Ir. MUHAMMAD THALIB
Dalam surat keputusan itu juga disebutkan, seluruh pengurus yang telah ditetapkan ini diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., menegaskan bahwa keberadaan organisasi ini sangat krusial dalam menjaga demokrasi di tingkat desa. “ABPEDNAS hadir sebagai mitra strategis pemerintah, tempat beraspirasi masyarakat, dan garda pengawas pembangunan. Kami percaya sosok DR. Umar dan jajaran yang terpilih mampu membawa semangat baru, memperkuat sinergi, serta memajukan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Terpilih DPD ABPEDNAS Sulbar, DR. Umar, S.Pd., M.Pd., menyambut amanah besar ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia berkomitmen memperkuat kelembagaan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, meningkatkan kapasitas anggota, serta memastikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi maksimal sebagai lembaga legislatif, pengawas, dan penampung aspirasi rakyat.
“Visi kami sama dengan semangat organisasi: Membangun Desa Menata Kota untuk Indonesia Maju. Kami akan fokus pada advokasi kebijakan, pendampingan hukum desa, dan pengawasan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi kesejahteraan warga. Kami mengajak seluruh elemen desa di Sulawesi Barat untuk bersatu, bekerja sama, dan berinovasi demi kemajuan daerah,” tegas DR. Umar.
Pengesahan ini menjadi langkah penting bagi dunia desa di Sulawesi Barat. Dengan struktur kepemimpinan yang lengkap dan mandat resmi dari pusat, ABPEDNAS Sulbar kini siap bekerja nyata, memastikan suara desa didengar, dan pembangunan berjalan berkeadilan di seluruh pelosok daerah.
