MAJENE, FMSNEWS.CO. – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Salmawati Djamado, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku wisata, khususnya pihak swasta yang saat ini mengelola sejumlah destinasi wisata di Majene. Ia berharap seluruh pihak yang bergerak di sektor pariwisata bisa duduk bersama dengan Pemda untuk membicarakan pola kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme retribusi yang jelas dan adil.
Menurut Salmawati, kontribusi sektor swasta sangat penting bagi peningkatan PAD Majene. Selama ini, banyak destinasi wisata yang dikelola pihak swasta namun belum sepenuhnya memberikan sumbangsih nyata untuk kas daerah. Padahal, keberadaan objek wisata tersebut juga bergantung pada dukungan infrastruktur dari pemerintah, mulai dari akses jalan hingga sarana penunjang lainnya.
“Jadi masa kita biarkan begitu saja mengelola tempat wisatanya tanpa ada kontribusi daerah. Ini kan sebenarnya bisa dikerjasamakan agar semua pihak diuntungkan. Pemda mendapatkan retribusi, sementara pihak swasta tetap bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik,” ujar Salmawati saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemda Majene.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kasman Kabil serta perwakilan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Majene. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai upaya meningkatkan PAD, salah satunya dari sektor pariwisata yang dinilai cukup potensial.
Salmawati menilai, Majene memiliki kekayaan destinasi wisata yang beragam, mulai dari wisata pantai, sejarah, hingga budaya. Namun, potensi besar tersebut belum tergarap maksimal karena lemahnya regulasi mengenai kontribusi pengelola swasta. Ia menegaskan, perlu ada kesepakatan yang tegas dan transparan agar sektor wisata benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
Pernyataan Salmawati turut mendapat dukungan dari anggota Banggar DPRD Majene lainnya, Abdul Wahab. Menurutnya, meski swasta yang mengelola, namun keberlangsungan destinasi wisata tetap bergantung pada campur tangan pemerintah. “Misalnya jalannya yang menuju ke tempat wisata itu kan milik Pemda, yang bangun juga Pemda. Jadi keliru kalau dibilang tidak ada intervensi pemerintah di situ,” ungkap Wahab. Ia menambahkan, penarikan retribusi dari pihak swasta bukan hanya wajar, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk mendorong peningkatan PAD Majene.
Saat ini, Pemda Majene memang sedang giat mencari sumber PAD dari berbagai sektor. Salah satu kontribusi nyata datang dari Disbudpar melalui penarikan karcis masuk kawasan wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah. Sejumlah spot wisata andalan yang berada di bawah pengelolaan Disbudpar antara lain Pantai Dato, Pantai Barane, Makam Raja-raja Banggae, hingga Museum Mandar.
Pada tahun 2022, Disbudpar berhasil menyumbang sekitar Rp400 juta PAD dari sektor pariwisata. Target untuk tahun 2023 bahkan ditingkatkan menjadi Rp450 juta. Capaian ini menurut DPRD menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor unggulan dalam menopang perekonomian daerah jika dikelola dengan serius.
DPRD Majene mendorong agar Pemda membuka ruang dialog bersama pelaku usaha wisata swasta, sehingga tercipta regulasi yang sehat, transparan, dan saling menguntungkan. Dengan begitu, diharapkan ke depan sektor pariwisata Majene bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga menjadi pilar utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. (Adv/har)
