crossorigin="anonymous">     crossorigin="anonymous">
Mamuju  

Biro Organisasi Setda Sulbar Matangkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Pastikan Keselarasan Kinerja dan Perencanaan

MAMUJU — FMSnews.co.id, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menggelar kegiatan verifikasi keselarasan target indikator kinerja dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan berlangsung pada Selasa (15/9/2026), sekaligus dilanjutkan dengan validasi data realisasi rencana aksi yang akan diinput ke dalam portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan kesesuaian antara target indikator kinerja dengan dokumen perencanaan makro, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Perjanjian Kinerja (PK) para pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penguatan Reformasi Birokrasi ini menjadi pilar strategis dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Sulbar, Siti Fatimah, menjelaskan pentingnya sinkronisasi ini agar seluruh rencana aksi berjalan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Baca Juga  Pastikan Program Tepat Sasaran, Biro Pemkesra dan Komisi I DPRD Sulbar Gelar Monev Pelaksanaan APBD 2026

“Kegiatan yang kami laksanakan bertujuan untuk mengoptimalkan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, baik yang bersifat General maupun Tematik pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulbar. Selain itu, kami juga menyinkronkan target indikator kinerja dengan dokumen perencanaan makro seperti RPJMD dan Perjanjian Kinerja pejabat eselon II,” ujar Siti Fatimah.

Baca Juga  Akibat Hujan Deras, Banjir Landa Sejumlah Wilayah di Mamuju

Dalam kesempatan tersebut, tim juga melakukan validasi data realisasi rencana aksi yang selanjutnya akan dilaporkan melalui portal resmi KemenPAN-RB, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi secara nasional.

Baca Juga  DKPPKB Sulbar Siapkan Dukungan Kesehatan Penuh untuk MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3

Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Sulbar, Wahidah Harun, beserta jajaran perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait. Sinergi lintas perangkat daerah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi reformasi birokrasi di Sulawesi Barat, sehingga tata kelola pemerintahan semakin bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-7063190161419447, DIRECT, f08c47fec0942fa0