MAMUJU — FMSnews.co.id, Guna memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja monitoring dan evaluasi, pada Kamis (3/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulawesi Barat ini dipimpin langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Haluddin. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, didampingi oleh jajaran pejabat terkait, antara lain Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Burahim, Analis Kebijakan Ahli Madya Faisal, Analis Kebijakan Ahli Muda H. Andi Haerul Amri, serta PPPK Paruh Waktu Pasbir.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada evaluasi capaian dan perkembangan seluruh program yang telah direncanakan. Setiap kegiatan ditelaah secara mendalam berdasarkan indikator kinerja dan realisasi anggarannya, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
Murdanil menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif dan DPRD selaku lembaga legislatif sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan APBD. Hal ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
“Monitoring dan evaluasi bukan hanya formalitas, tetapi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Kami berkomitmen agar setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Murdanil.
Kegiatan ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan partisipatif. Melalui monev rutin ini, diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera melakukan perbaikan dan penyesuaian apabila ditemui kendala di lapangan.
Komisi I DPRD Sulawesi Barat juga menyoroti beberapa sektor prioritas utama, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk memastikan alokasi anggaran yang telah disepakati benar-benar menjawab kebutuhan riil warga di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Barat.
Hasil evaluasi dari rapat ini akan menjadi bahan rekomendasi penting bagi pemerintah provinsi dalam menyusun langkah strategis ke depan, termasuk penyesuaian program pada sisa periode anggaran tahun 2026. Rapat monev serupa juga akan dilaksanakan secara berkala guna menjamin kesinambungan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.













