crossorigin="anonymous">     crossorigin="anonymous">
Mamuju  

Perubahan Iklim Bisa Picu Masalah Sosial, Kesbangpol Sulbar Perkuat Pemetaan Kerentanan Wilayah

MAMUJU — FMSnews.co.id, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kapasitasnya dalam mendeteksi dini dampak perubahan iklim. Atas arahan Kepala Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, Rakhmat, mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Kerentanan dan Risiko Iklim menggunakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang berlangsung di Maleo Town Square Hotel (MATOS), Mamuju, pada 2–3 September 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF), dan merupakan bagian penting dari penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RAAPID) Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utamanya adalah pemetaan kerentanan dan risiko iklim berbasis data serta penyusunan prioritas langkah adaptasi yang tepat sasaran.

Upaya ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, peningkatan ketahanan masyarakat, serta pengambilan keputusan berbasis data dan kewaspadaan dini terhadap berbagai potensi risiko.

Baca Juga  Dorong Pelayanan Modern, Kominfo Sulbar Sarankan Sistem Digital Terintegrasi bagi Majene

Perwakilan Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kardono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap pembukaan yang telah digelar pada Juni 2026. Ia menegaskan bahwa ketersediaan data sektoral yang lengkap dan mutakhir adalah kunci utama untuk menghasilkan peta kerentanan dan risiko iklim yang akurat bagi Sulawesi Barat.

Baca Juga  Tanam Pidang di Polman, Bahtiar Serukan Anak Muda Tak Perlu Lagi ke Kota Cari Kerja

Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulbar, Alexander Bontong, mengingatkan bahwa perubahan iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan semata, melainkan telah menjadi tantangan nyata bagi pembangunan daerah. Dampaknya dapat dirasakan langsung pada sektor pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, pendapatan, hingga kesejahteraan masyarakat luas.

Perwakilan Hanns Seidel Foundation, Nila Puspita, berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan yang konkret dan bermanfaat untuk memperkuat perencanaan maupun pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di Sulawesi Barat ke depannya.

Rakhmat selaku peserta dari Kesbangpol Sulbar menegaskan bahwa penyusunan RAAPID melalui pemetaan kerentanan berbasis data SIDIK sangat relevan dengan tugas pokok Kesbangpol, yaitu memperkuat cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).

Baca Juga  Sinergi Pemprov Sulbar dan KKSS: Gelar Pangan Murah, Kawal Stabilitas Harga Jelang Hari Besar

“Dampak perubahan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini. Data kerentanan melalui SIDIK dapat menjadi salah satu bahan untuk mengenali wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serta langkah antisipasi lebih awal,” ujar Rakhmat.

Diharapkan, melalui dokumen RAAPID ini, pemerintah daerah dapat menetapkan langkah adaptasi yang lebih akurat sekaligus memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap potensi dampak sosial perubahan iklim di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-7063190161419447, DIRECT, f08c47fec0942fa0