MAJENE — Madrasah Ibtidaiyah (MI) Guppi Saleppa yang terletak di Kelurahan Baggae, Kecamatan Baggae, Kabupaten Majene, telah berdiri sejak tahun 1954 dan bernaung di bawah Kementerian Agama. Sekolah yang menaungi 66 siswa ini mayoritas anak dari keluarga kurang mampu, di mana sebagian besar orang tuanya berprofesi sebagai nelayan dan tukang becak. Hanya dua siswa yang berlatar belakang keluarga anggota TNI dan Polri. Namun hingga kini, sekolah ini belum mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak dari pemerintah.
Kepala Sekolah MI Guppi Saleppa, Hj. Rabiah, S.Pd.I., menyampaikan bahwa pihaknya kerap menerima keluhan dari para orang tua siswa. Banyak wali murid yang meminta memindahkan anaknya ke sekolah lain karena merasa anak-anak mereka tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) secara merata sebagaimana yang diterima oleh siswa-siswi di sekolah negeri lainnya.
Kondisi fisik bangunan sekolah pun tak kalah memprihatinkan. Lantai pada bangunan tingkat dua masih menggunakan papan kayu yang sudah rapuh dan membahayakan keselamatan siswa saat beraktivitas. Sebagian besar meja dan kursi juga sudah rusak dan tidak layak digunakan lagi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi kepala sekolah maupun seluruh wali murid.
“Lantai lantai dua sudah rapuh, kami khawatir sewaktu-waktu dapat membahayakan keselamatan siswa. Meja dan kursi pun banyak yang sudah tidak layak pakai. Harapan kami, sekolah ini dapat segera dibenahi dan seluruh siswa dapat menerima bantuan PIP secara merata tanpa terkecuali,” ujar Hj. Rabiah.
Catatan sejarah pembangunan sekolah ini pun mencatat bahwa MI Guppi Saleppa sempat direhab menggunakan anggaran Jaring Pengaman Sosial (Jogren) pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2018, sekolah ini kembali menerima bantuan anggaran Kesra yang digunakan untuk pembangunan pagar dan kamar mandi/WC. Namun sejak saat itu hingga kini, tidak ada lagi bantuan anggaran yang diterima untuk perbaikan gedung maupun peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
Ketua Yayasan Pengelola MI Guppi Saleppa, Drs. H. Hasri Hanafi, yang juga berstatus Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag, bersama jajaran tenaga pendidik yang terdiri dari 5 orang PNS, 2 orang PPPK, dan 8 orang tenaga honorer, terus berupaya mengabdikan diri mendidik anak-anak di tengah segala keterbatasan yang ada.
Para pendidik tetap bertekad memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi 66 siswa meskipun sarana dan prasarana belum memadai. Namun, keterbatasan kemampuan mandiri mendorong seluruh warga sekolah mengharapkan perhatian serius dari pemerintah, baik melalui Kementerian Agama maupun Pemerintah Daerah, agar bangunan sekolah dapat segera diperbaiki, fasilitas belajar diganti, dan seluruh siswa berhak menerima bantuan PIP secara adil dan merata.
