MAMUJU – FMSnews.co.id, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Perubahan Variabel, Indikator, dan Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027 yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat secara daring, Rabu (29/7/2026). Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Suhendra, memimpin langsung perwakilan dalam kegiatan ini.
Kegiatan ini disiapkan guna menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan atas penyempurnaan aturan penilaian, sekaligus memastikan pelaksanaan reformasi hukum berjalan lebih efektif, objektif, dan akuntabel. Peserta mendapatkan pemaparan lengkap mengenai perubahan indikator, mekanisme pelengkapan data, serta arahan agar pelaksanaan reformasi tidak sekadar memenuhi administrasi, melainkan benar-benar melahirkan dampak positif bagi masyarakat.
Suhendra menegaskan bahwa perubahan skema penilaian IRH 2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus membenahi kualitas tata kelola hukum. “Indeks Reformasi Hukum bukan sekadar angka penilaian, melainkan fondasi agar setiap kebijakan dan produk hukum daerah tersusun lebih rapi, dapat dilaksanakan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Biro Hukum berkomitmen memperkuat koordinasi serta pendampingan menyeluruh ke seluruh perangkat daerah. Cakupannya mulai dari perbaikan proses penyusunan peraturan, penyelarasan rancangan aturan, evaluasi regulasi yang berlaku, hingga penguatan sistem informasi dan dokumentasi hukum.
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, dan berpusat pada pelayanan publik. Penguatan indeks reformasi hukum menjadi instrumen strategis untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mendorong laju pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui pemahaman yang utuh atas perubahan IRH 2027, Biro Hukum Setda Sulbar optimis seluruh jajaran dapat bekerja lebih adaptif dan kolaboratif. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu melahirkan produk hukum yang relevan, responsif terhadap kebutuhan zaman, dan menjamin pelayanan yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
