MAMUJU – FMSnews.co.id, Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pembahasan pemenuhan dokumen Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi seluruh perangkat daerah. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Biro Organisasi, Senin (18/5/2026) ini difokuskan untuk mempersiapkan capaian indikator utama yang akan dinilai pada periode Triwulan II Tahun 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, H. Subuki, berpusat pada pengelolaan dua indikator krusial, yaitu Indikator 2 yang mencakup perencanaan dan penganggaran SPBE, serta Indikator 6 terkait pemanfaatan layanan pusat data internal. Kedua indikator ini menjadi penentu utama dalam menilai tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen nyata dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Menurut H. Subuki, seluruh persiapan yang dilakukan disesuaikan dengan pedoman resmi yang telah ditetapkan, yaitu Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE Perangkat Daerah Tahun 2026.
“Kami berkumpul hari ini untuk menyiapkan seluruh dokumen dan data pendukung yang diperlukan, disesuaikan dengan tingkat kematangan yang dipersyaratkan untuk Indikator 2 dan Indikator 6. Setiap dokumen disusun secara terstruktur agar memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan,” ujar Subuki dalam pembukaannya.
Lebih lanjut, Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha, Simon Sinai, menyampaikan keyakinan dan optimisme terhadap capaian target yang ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa tingkat kematangan yang dibutuhkan mulai dari level 1 hingga level 5 dapat dipenuhi melalui persiapan dokumen yang matang dan perencanaan yang terukur.
“Untuk Indikator 2 terkait perencanaan dan penganggaran SPBE, kami memperkirakan dapat mencapai level 1 dan 3 dengan persiapan dokumen perencanaan yang lengkap. Sementara untuk level 4, kami akan mengandalkan pagu indikatif yang telah ditetapkan, dan level 5 akan dipersiapkan melalui dokumen pra-Rencana Kerja Anggaran. Mengingat evaluasi SPBE dilakukan setiap triwulan, kita harus senantiasa menjaga koordinasi yang baik antar pihak terkait. Hari ini kita matangkan pembahasan untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi sebelum penilaian Triwulan II berlangsung,” tegas Simon.
Dengan disusunnya dokumen dan persiapan yang matang ini, diharapkan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terus berkembang, meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
