MAMUJU. FMSnews.co.id. – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan fokus pada kanal informasi digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
Rapat evaluasi yang dihadiri oleh tim khusus dari dinas tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) DiskominfoSS Sulbar, Dian Afrianty, yang berlangsung di Kantor DiskominfoSS Sulbar pada Minggu (1/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dian Afrianty menjelaskan bahwa evaluasi kali ini difokuskan pada keaktifan pengelolaan website serta media sosial resmi masing-masing OPD, yang menjadi komponen penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Evaluasi dilaksanakan melalui pemantauan rutin yang dilakukan oleh Tim Kanal Informasi Digital Bidang KPM bersama Tim SPBE KominfoSS Sulbar. Hasil pemantauan selama satu pekan terakhir menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi OPD dalam mempublikasikan informasi terkait kegiatan serta program kerja yang sedang atau telah dilaksanakan,” jelas Dian.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang ditunjukkan oleh berbagai OPD, yang mulai lebih aktif dalam membagikan informasi kegiatan melalui website resmi dan kanal media sosial masing-masing.
Ridwan menjelaskan bahwa penilaian terhadap kanal informasi digital OPD ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang telah mendorong setiap agen kehumasan di OPD untuk lebih proaktif dalam mempublikasikan program dan kegiatan pemerintah. Menurutnya, penilaian ini bukan hanya bertujuan untuk memenuhi indikator SPBE semata, tetapi juga berperan sebagai etalase kinerja pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi program, capaian kerja, dan pelayanan publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
“Keaktifan dalam publikasi digital oleh OPD juga akan menjadi bagian dari data pendukung dalam penilaian kinerja, termasuk dalam penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan website dan media sosial tidak hanya memberikan dampak pada aspek teknis implementasi SPBE, tetapi juga secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat,” ungkap Ridwan.
Ia juga menegaskan bahwa website dan media sosial resmi OPD merupakan wajah pemerintah di ruang digital publik. “Jika dikelola dengan konsisten, terstruktur, dan secara berkelanjutan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.
KominfoSS Sulbar memastikan bahwa evaluasi terhadap kanal informasi digital OPD akan terus dilakukan secara berkala. Selain itu, dinas juga akan melakukan koordinasi dan pembinaan secara teratur kepada setiap OPD untuk menjaga konsistensi serta kualitas konten informasi yang dipublikasikan.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat implementasi SPBE, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis pada kinerja yang nyata. (Rls)
