MAJENE, FMSNEWS.CO.ID – Meski di tengah keterbatasan anggaran, namun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemda Majene masih dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2022 ini.
Hal demikian mendapat apresiasi dari anggota DPRD Majene, Muhammad Safaat. Politisi PPP asal Malunda-Ulumanda itu, bahkan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar mem-push tambahan dana ke DKP.
“Kami melihat ini semacam prestasi, meskipun jumlahnya kecil tapi bisa menambahkan PAD, dan kami lihat ada kenaikan target di 2023,” kata Safaat saat Rapat Badan Anggaran, 18 Nopember 2022.
Selain Safaat, anggota dewan lainnya Rahman, juga mengapresiasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Sayangnya, keinginan dua legislator itu untuk menambah anggaran produksi ke DKP tampaknya sulit dipenuhi pihak Pemda Majene.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kasman Kabil menyebut, selain Dinas Pendidikan, Kesehatan dan PU sangat sulit menambah pagu anggaran ke OPD, sebab dana alokasi umum (DAU) Majene hanya mampu mencover belanja rutin, gaji PPPK dan dana desa.
“Ini saja asumsi kita, apabila TPP pegawai negeri dibayarkan full maka akan defisit mencapai 53 miliar,” ujar Kasman.
Dikatakan Kasman, satu-satunya harapan untuk bisa menambah anggaran ke OPD adalah PAD. Hanya saja pendapatan asli Majene juga masih sangat minim.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Majene, Ichwati memaparkan, dari sektor perikanan budidaya, di tahun 2022 DKP menargetkan pendapatan sebesar Rp35 juta namun baru terealisasi sebesar Rp15 juta dari hasil panen benur dan udang vaname yang dikerjakan selama 2 bulan.
“Untuk tahun 2022 pak, targetnya kami 35 juta, terealisasi baru Rp15 juta atau 42,61 persen,” ujar Ichwati.
Ichwati mengaku optimis dapat meraih target 100 persen pada akhir Desember 2022 sebab saat ini program pembesaran udang dan bandeng masih berjalan.
Sayangnya, ia mengatakan, dari 16 kolam ikan yang dimiliki oleh DKP hanya dapat dikelola empat kolam karena keterbatasan anggaran atau modal produksi. (Sug/rd)
